Soal Sekolah Penggerak, Nadiem Minta Dinas Pendidikan Daerah Jangan Pindahkan Guru dan Kepala Sekolah

Kompas.com - 12/03/2020, 11:45 WIB
Suasana SD Mardi Yuana di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020) berjalan seperti biasa pasca-diumumkan dua warga Depok terjangkit virus corona. Siswa-siswa terlihat antusias melaksanakan kegiatan belajar mengajar. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOSuasana SD Mardi Yuana di Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020) berjalan seperti biasa pasca-diumumkan dua warga Depok terjangkit virus corona. Siswa-siswa terlihat antusias melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan Dinas Pendidikan di daerah harus mempertahankan guru dan kepala sekolah di sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi Sekolah Penggerak

Menurutnya, kepala sekolah dan guru adalah kunci transformasi dan peningkatan kualitas pendidikan.

"Dan salah satu hal yang terpenting, dinas (pendidikan) bertanggung jawab untuk mempertahankan guru dan kepala sekolah di dalam sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi Sekolah Penggerak," kata Nadiem dalam siaran Youtube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Nadiem, transformasi kualitas pendidikan di sebuah sekolah menjadi Sekolah Penggerak yang dilakukan oleh Organisasi Penggerak akan sia-sia jika kepala sekolah atau guru dipindah.

Baca juga: Apa itu Sekolah Penggerak? Ini Penjelasan Nadiem Makarim...

Dengan begitu, contoh budaya pembelajaran di Sekolah Penggerak untuk sekolah-sekolah lain tak akan tercipta. Nadiem berharap kepada Dinas Pendidikan di daerah untuk membantu melindungi guru-guru dan kepala sekolah di dalam Sekolah Penggerak tersebut agar tidak diganti dan tetap di sekolah itu.

"Dan pengawasnya harus mendukung program ini dan membolehkan inovasi di Sekolah Penggerak itu," ujarnya.

Nadiem meminta Dinas Pendidikan di daerah untuk mendukung program Organisasi Penggerak. Bentuk dukungan yang bisa dilakukan seperti pemberian informasi kepada Sekolah Penggerak dan koordinasi di lapangan bersama Organisasi Penggerak.

"Dinas pendidikan di masing-masing daerah akan memiliki peran yang luar biasa pentingnya dalam keberhasilan program Organisasi Penggerak. Ini tidak mungkin hanya gotong royong pemerintah pusat dengan berbagai Organisasi Penggerak. Dinas, sebagai pemilik sekolah di daerah harus mendukung dan juga memberikan berbagai macam informasi kepada sekolah penggerak agar program mereka sukses," kata Nadiem.

Menurut Nadiem, Dinas Pendidikan dan Organisasi Penggerak nantinya akan membuat suatu Memorandum of Understanding (MOU) dan didukung oleh Pemerintah Pusat.

MOU tersebut akan berisi tentang koordinasi dan keorganisasian Organisasi Penggerak. Dinas Pendidikan di daerah nantinya bertugas untuk membantu mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memiliki potensi menjadi sekolah penggerak.

"(MOU) Agar ada formalitas, ada suatu janji, suatu komitmen antara dinas dan Organisasi Penggerak. Membangun lingkungan inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa ini. Apa yang dinas bisa lakukan? Mendorong sekolah-sekolah lain untuk mengunjungi untuk melihat aktivitas yang sedang dijalani, dan motivasi," tambah Nadiem.

Sekolah Penggerak

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X