Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Unpar Terbitkan Aturan PPKS, Beri Sanksi Berat bagi Pelaku

KOMPAS.com - Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) menerbitkan Peraturan Rektor (PRT) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Unpar per 20 Juni 2022 silam.

Hal ini merupakan wujud dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Dengan adanya peraturan rektor tersebut, Unpar menjamin kepentingan bagi korban. Selain itu Unpar juga akan memberi sanksi berat bagi pelaku berupa pemberhentian status bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Unpar.

Pengenaan sanksi diberikan sesuai dengan rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) PPKS yang disampaikan kepada Rektor Unpar Mangadar Situmorang, PhD.

Peraturan rektor Unpar tentang PPKS

Peraturan yang ditandatangani Rektor Unpar tersebut menjadi pedoman yang dibuat terkait pelaksanaan Tridarma di dalam atau di luar kampus. Melansir dari laman resmi Unpar, Selasa (12/7/2022), ada 8 prinsip dasar yang dipegang Unpar dalam pelaksanaan peraturan rektor tersebut, yaitu:

1. Kepentingan terbaik bagi korban.

2. Keadilan dan kesetaraan gender.

3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

4. Akuntabilitas.

5. Independen.

6. Kehati-hatian.

7. Konsisten.

8. Jaminan ketidakberulangan.

Dalam peraturan tersebut, terkait persetujuan korban juga diatur lebih lanjut sebagaimana tertera dalam pasal 3, maka tidak berlaku apabila korban dalam kondisi berikut ini:

  • Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya.
  • Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba.
  • Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur.
  • Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan.
  • Mengalami kelumpuhan sementara.
  • Mengalami kondisi terguncang.

Lindungi kepentingan korban

Melalui Satgas PPKS yang telah dibentuk, Unpar menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual (KS).

Penanganan tindak kekerasan seksual ini dilakukan melalui pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban. Dalam hal ini, penanganan dilakukan oleh Satgas PPKS Unpar.

Sedangkan upaya pendampingan yang diberikan kepada korban mencakup konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial serta rohani.

Pendampingan yang dilakukan juga berdasarkan persetujuan korban atau saksi. Jika korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka persetujuan diberikan oleh orangtua atau wali korban.

Sementara pengenaan sanksi administratif bagi pelaku jika terbukti benar melakukan kekerasan seksual akan dikenai sanksi ringan, sedang, hingga berat sesuai dengan rekomendasi Satgas PPKS.

Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual 

Sanksi yang diberikan diantaranya berupa:

Sementara bagi mahasiswa yang menjadi pelaku tindak kekerasan seksual, pemberian sanksi juga meliputi:

  • Pemberian skors.
  • Pencabutan beasiswa.
  • Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Dalam hal ini, Rektor berhak menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari sanksi yang sudah direkomendasikan oleh Satgas PPKS dengan pertimbangan:

  • Korban merupakan penyandang disabilitas
  • Dampak kekerasan seksual yang dialami korban dan/atau
  • Pelaku merupakan anggota Satgas PPKS Unpar atau pejabat struktural.

Unpar pun memastikan dalam masa pemulihan korban, tidak akan mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Korban kekerasan seksual juga berhak atas jaminan kerahasiaan dirinya, meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari Unpar melalui Satgas. Hingga memperoleh fasilitas di bidang akademik atau keuangan yang dibutuhkan sesuai rekomendasi Satgas.

https://www.kompas.com/edu/read/2022/07/12/153607471/unpar-terbitkan-aturan-ppks-beri-sanksi-berat-bagi-pelaku

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke