YouTube Ubah Kebijakan Terkait Sebaran Misinformasi Pemilu AS

KOMPAS.com - Platform media sosial YouTube mengumumkan kebijakan terbaru terkait misinformasi pada pemilihan umum (pemilu), Jumat (2/6/2023).

Sebelumnya, YouTube selalu menghapus video yang berisi informasi keliru soal pemilu. Kebijakan ini dikeluarkan sebulan setelah Pemilu Amerika Serikat (AS), tepatnya pada Desember 2020.

Sementara dalam kebijakan terbaru, YouTube memutuskan untuk berhenti menghapus konten keliru soal Pemilu 2020 atau Pemilu AS lainnya, terutama yang menyebarkan penipuan, eror, atau kesalahan sistem.

Alasan membuka diskusi dan debat

Selama sekitar dua tahun, YouTube telah menghapus puluhan ribu video dalam satu siklus pemilu.

Melalui Official Blog YouTube, platform tersebut menyadari bahwa menghapus video tidak serta merta mampu mengatasi penyebaran misinformasi.

Alasan lainnya, menghapus video dinilai membatasi ekspresi politik.

"Mengingat hal itu, dan dengan kampanye 2024 sedang berjalan, kami akan berhenti menghapus konten yang mempromosikan klaim palsu soal penipuan, kesalahan, atau gangguan yang terjadi pada tahun 2020 dan Pilpres AS sebelumnya," tulis YouTube.

Perubahan kebijakan dimaksudkan untuk melindungi komunitas dan menyediakan tempat untuk diskusi dan debat terbuka.

"Kemampuan untuk secara terbuka memperdebatkan ide-ide politik, bahkan yang kontroversial atau berdasarkan asumsi yang tidak terbukti, adalah inti dari masyarakat demokratis yang berfungsi – terutama di tengah musim pemilu," imbuh YouTube.

Poin yang tidak berubah

Meski YouTube tidak lagi menghapus konten yang memuat misinformasi seputar pemilu, tetapi ada sejumlah kebijakan yang tetap dipertahankan.