[HOAKS] Mobil Dinas Heru Budi Diserbu Warga DKI

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Mobil dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat jadi perbincangan publik sepekan belakangan ini.

Diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli mobil jenis jip sebagai kendaraan dinas Heru Budi.

Di media sosial, sebuah video menyebut bahwa mobil dinas Heru Budi digeruduk atau diserbu warga DKI.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar alias hoaks.

Narasi yang beredar

Video mobil dinas Heru Budi diserbu warga DKI Jakarta, disebarkan oleh akun Facebook ini dan YouTube ini. Arsipnya dapat dilihat di sini.

Berikut judul yang disematkan di Facebook pada Senin (6/3/2023):

Beli M0bil Dinas M1lyaran !! H3ru Bud1 Digeruduk Warga Dki -- Berita Terbaru

Di Facebook video itu viral karena telah ditayangkan lebih dari 61 ribu kali, mendapat lebih dari seribu komentar dan 1,8 ribu like.

akun Facebook Tangkapan layar unggahan dengan narasi hoaks di sebuah akun Facebook, Senin (6/3/2023), soal video mobil dinas Heru Budi diserbu warga DKI Jakarta.

Penelusuran Kompas.com

Pemprov DKI Jakarta memang menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk mobil dinas Heru Budi.

Diberitakan oleh Kompas.com, Jumat (3/3/2023), Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan bahwa Heru Budi akan menggunakan dua jenis kendaraan, yakni jip dan sedan.

Penganggaran itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa seorang gubernur berhak menerima dua mobil.

Kendati demikian, sejauh ini belum ada kasus penyerbuan mobil dinas Heru Budi.

Thumbnail video menampilkan kerumunan bukanlah kejadian penyerbuan mobil dinas Heru Budi.

Dari hasil pencarian gambar Yandex, foto itu ditemukan di situs Bongkar86.com.

Itu adalah foto demo mahasiswa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur pada 11 April 2022.