Kaleidoskop Hoaks 2022: Beragam Kabar Keliru Menyasar Jokowi

KOMPAS.com - Sejumlah aliran hoaks yang beredar di media sosial dengan berbagai isu pada 2022, masih bermuara pada sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hoaks itu muncul dengan membahas bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hukum, hingga peperangan dengan negara lain. Hoaks dengan isu yang sama kerap muncul secara berulang.

Hoaks terkait ijazah palsu tampak paling menonjol yang menyasar Jokowi pada 2022, diikuti polemik dagang dengan Uni Eropa, perang dengan Australia, hingga isu yang rutin muncul yakni reshuffle kabinet.

Apa saja dan bagaimana hoaks-hoaks itu bisa muncul?

Hoaks mencatut nama Jokowi

Setidaknya ada 25 unggahan di media sosial yang disertai klaim keliru terkait ijazah palsu Jokowi. Tuduhan itu dilontarkan Bambang Tri Mulyono, namun tidak pernah terbukti.

Klaim palsu yang muncul di media sosial di antaranya Jokowi diperiksa untuk kasus tersebut yang dibantah di berita Kompas.com ini.

Ada juga narasi yang menyatakan Rektorat UGM akui kecurangan terkait ijazah Jokowi, dan dibantah di berita ini.

Bentuk klaim hoaks lainnya adalah Bambang Tri dipanggil ke Istana Negara karena tuduhannya yang dibantah berita ini. 

Narasi lain, Fadli Zon yang disebut terseret dalam kasus tersebut yang dinyatakan hoaks oleh berita ini.

Sementara isu reshuffle dijadikan bahan hoaks dengan dikaitkan langkah politik Partai Nasdem dan polemik Dana Bagi Hasil (DBH) migas Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau.

Hoaks mengenai perang antara Indonesia dan Australia membentuk rangkaian cerita palsu sendiri, misalnya TNI bombardir Australia, hingga skala konflik meluas dimana Malaysia pun diserang Indonesia.

Kebijakan Jokowi menyetop ekspor nikel dan sengketa dagang dengan Uni Eropa pun dijadikan bahan oleh pembuat hoaks.

Misalnya, dikatakan Jokowi naikkan pajak ekspor nikel hingga 1.000 persen, padahal baru akan dikenakan sebesar dua persen.

Kualitas publikasi istana

Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebutkan, masih terdapat banyak celah informasi publik dari Istana Kepresidenan yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dalam membuat kabar bohong.

Misalnya, saat program vaksinasi Covid-19 yang dimulai awal 2021, terdapat polemik di antara pejabat sendiri akan diberikan secara gratis atau berbayar kepada masyarakat.