Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Jokowi Ancam AS bila Tambah Bantuan Militer ke Australia

Kompas.com - 08/11/2022, 13:15 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah video di Facebook membahas konflik antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia.

Dalam video itu terdapat narasi bahwa Presiden Joko Widodo mengancam akan mengambil tindakan bila AS terus mendukung Australia terkait sengketa di Pulau Pasir.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut keliru atau hoaks.

Narasi yang beredar

Akun Facebook ini mengunggah video pada 1 November 2022 yang memperlihatkan aktivitas militer di laut dan sebuah kawasan pantai.

Narator mengatakan bahwa Indonesia memperingatkan potensi terjadinya bentrokan bila AS terus mengirim bantuan militer ke Australia.

Kemudian narator menyebut Presiden Jokowi tidak akan melepas Pulau Pasir dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan AS akan terlibat konflik bila terus mengirimkan bantuan militer ke Australia.

Keterangan yang disertakan dalam postingan itu sebagai berikut:

JOKOWI MURK4 !! ANC4M TAK SEGAN LAKUKAN INI JIKA AS TERUS KIRIM BANTUAN KE AUSTRALIA !!

Hoaks Jokowi ancam Amerika terkait bantuan senjata untuk Australia dalam perebutan Pulau PasirKOMPAS.COM/AHMAD SU'UDI Hoaks Jokowi ancam Amerika terkait bantuan senjata untuk Australia dalam perebutan Pulau Pasir

Penelusuran Kompas.com

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tidak terdapat pemberitaan yang valid terkait pernyataan Presiden Jokowi dan Menlu Retno terkait kepemilikan Pulau Pasir.

Sementara, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menegaskan bahwa Pulau Pasir merupakan milik Australia.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Abdul Kadir Jaelani, dalam merespons perdebatan mengenai kepemilikan Pulau Pasir.

Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris,” ujar Jaelani, dikutip dari akun Twitter miliknya, @akjailani, Senin (24/10/2022).

Australia merupakan negara yang pernah diduduki Inggris pada masa kolonial. Berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance Act pada 1933, Pulau Pasir adalah milik Inggris.

Kemudian, berdasarkan pemberitaan Detik.com, Konsul Jenderal  Australia di Surabaya, Fiona Hoggart mengatakan, polemik Pulau Pasir tidak memengaruhi hubungan baik kedua negara.

Menurut dia, Australia dan Indonesia sudah lama setuju terkait dengan status kepemilikan Pulau Pasir.

Terkait isu AS menyiagakan pesawat tempur di Australia, Hoggart mengatakan pesawat tersebut disiagakan untuk menjaga kedamaian di kawasan Asia Pasifik.

Sebelumnya, ABC Australia melaporkan, AS berencana mengirim enam pesawat pengebom B-52 berdaya nuklir ke pangkalan udara di Australia utara, Senin (31/10/2022).

AS juga disebut hendak membangun fasilitas khusus di Pangkalan Udara Tindal, berjarak 300 kilometer dari kota Darwin, Australia Utara.

Laporan ABC mengatakan, tindakan itu dilakukan AS sebagai peringatan kepada China yang hendak menyerang Taiwan.

Eskalasi negara pimpinan Xi Jinping dengan Taiwan itu membuat Australia jadi pusat pertahanan vital bagi AS.

Kesimpulan

Narasi bahwa Jokowi mengancam AS dan besarnya potensi konflik antara Indonesia dan Australia terkait sengketa di Kepulauan Pasir adalah hoaks.

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa Kepulauan Pasir atau Ashmore Reef termasuk wilayah Australia. Pemerintah kedua negara juga tidak sedang berkonflik terkait pengiriman senjata dari AS ke Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[HOAKS] The Simpsons Prediksi Pelepasan Nyamuk Wolbachia di Indonesia

[HOAKS] The Simpsons Prediksi Pelepasan Nyamuk Wolbachia di Indonesia

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Narasi Keliru soal Normalisasi Hubungan Indonesia dan Israel

[KLARIFIKASI] Narasi Keliru soal Normalisasi Hubungan Indonesia dan Israel

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Konsentrasi SO2 di Pulau Jawa Tidak Membahayakan

[KLARIFIKASI] Konsentrasi SO2 di Pulau Jawa Tidak Membahayakan

Hoaks atau Fakta
Beragam Hoaks Seputar Konflik Iran-Israel

Beragam Hoaks Seputar Konflik Iran-Israel

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Video Pertemuan Megawati, Muhaimin, dan Surya Paloh Terjadi pada 2014

[KLARIFIKASI] Video Pertemuan Megawati, Muhaimin, dan Surya Paloh Terjadi pada 2014

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Uang Nasabah di Rekening BRI Hilang akibat Bansos Pemilu

[HOAKS] Uang Nasabah di Rekening BRI Hilang akibat Bansos Pemilu

Hoaks atau Fakta
[VIDEO] Bagaimana Cara Mendeteksi Gambar atau Foto Hasil Rekayasa AI?

[VIDEO] Bagaimana Cara Mendeteksi Gambar atau Foto Hasil Rekayasa AI?

Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Hoaks Pesawat Jatuh di Perairan Selatan Nagakeo NTT, Simak Bantahannya

INFOGRAFIK: Hoaks Pesawat Jatuh di Perairan Selatan Nagakeo NTT, Simak Bantahannya

Hoaks atau Fakta
INFOGRAFIK: Hoaks, Sampul Majalah Forbes dengan Foto Ayatollah Ali Khamenei

INFOGRAFIK: Hoaks, Sampul Majalah Forbes dengan Foto Ayatollah Ali Khamenei

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Video Unjuk Rasa Warga Papua Terkait Pencurian Suara pada Pilpres 2024

[HOAKS] Video Unjuk Rasa Warga Papua Terkait Pencurian Suara pada Pilpres 2024

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Sri Mulyani Jelaskan soal Utang Negara di Sidang MK

[HOAKS] Sri Mulyani Jelaskan soal Utang Negara di Sidang MK

Hoaks atau Fakta
Mengenang Vladimir Komarov, Orang Pertama yang Tewas dalam Misi Luar Angkasa

Mengenang Vladimir Komarov, Orang Pertama yang Tewas dalam Misi Luar Angkasa

Hoaks atau Fakta
[HOAKS] Video Gempa di Majene Sulawesi Barat

[HOAKS] Video Gempa di Majene Sulawesi Barat

Hoaks atau Fakta
[KLARIFIKASI] Foto Ini Tidak Terkait Serangan Irak ke Pangkalan Militer AS di Suriah

[KLARIFIKASI] Foto Ini Tidak Terkait Serangan Irak ke Pangkalan Militer AS di Suriah

Hoaks atau Fakta
CEK FAKTA: Sekjen PDI-P Sebut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Bisa Terjadi Lagi di Pilkada

CEK FAKTA: Sekjen PDI-P Sebut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Bisa Terjadi Lagi di Pilkada

Hoaks atau Fakta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com