Desakan Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan Menguat, Penanganan Polisi Jadi Sorotan

KOMPAS.com - Desakan untuk mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan kian menguat. Pada Rabu (5/10/2022), puluhan ribu warganet membagikan tagar #UsutTuntasTragediKanjuruhan di Twitter.

Pengamanan polisi setelah laga Arema FC melawan Persebaya dinilai sebagai penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of power hingga mengakibatkan ratusan orang meninggal.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang, terdapat 131 korban jiwa dala  tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, jawa Timur, pada Sabtu (1/10/2022) malam.

Baca juga: Gas Air Mata Dilarang untuk Perang, Kenapa Masih Dipakai Polisi Kendalikan Massa?

Penggunaan gas air mata disebut sebagai faktor fatal yang menimbulkan kepanikan penonton sehingga terjadi desak-desakan saat massa berupaya menyelamatkan diri keluar dari stadion.

Namun demikian, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Nico Afinta mengeklaim penggunaan gas air mata untuk mengendalikan massa sesuai prosedur.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, mengatakan, tragedi di Kanjuruhan harus dituntaskan melalui koridor hukum pidana, tidak hanya dengan sidang etik.

"Selama ini kita lihat banyak sekali tindakan-tindakan kepolisian yang berakhir dengan (sidang) etik. Etik ini kan konteksnya pengawasan internal, sedangkan salah satu perdebatan kita tentang reformasi polisi adalah pengawasan eksternal," kata Erasmus, kepada Kompas.com, Rabu (5/10/2022).

Menurut Erasmus, penyelesaian secara etik tidak memiliki akuntabilitas karena sifatnya internal. Sementara, Tragedi Kanjuruhan menyangkut kepentingan publik dan penuntasannya harus akuntabel.

"Kita harus membiasakan polisi itu akuntabel dan ini urusan publik, sehingga harus diselesaikan di ranah publik," ujarnya.

Baca juga: Aremania Tak Serang Pemain, Komnas HAM Pertanyakan Penggunaan Gas Air Mata

Selain itu, Erasmus menegaskan penuntasan Tragedi Kanjuruhan dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban.