AJI Nilai Pelabelan Hoaks Sebaiknya Dilakukan oleh Lembaga Independen

KOMPAS.com - Pelabelan hoaks selama ini dilakukan oleh pihak independen, seperti media dan komunitas. Lantas apa jadinya pelabelan ini dilakukan oleh pemerintah terhadap karya jurnalistik?

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Sasmito Madrim menilai, pelabelan hoaks oleh pemerintah rentan akan sensor dan tidak obyektif.

Menurut dia, berdasarkan sumbernya, sebaran hoaks selama ini dibedakan ke dalam dua kategori berdasarkan sumber.

"Karena sumbernya hoaks itu ada dua, satu dari non-negara, satu dari negara. Berangkat dari situ, kami menilai pemerintah tidak bisa obyektif dalam melakukan verifikasi fakta," kata Sasmito kepada Kompas.com, Jumat (1/7/2022).

Pelabelan hoaks oleh Polri

Pada Jumat (1/7/2022) lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara ke-76.

Nama Bhayangkara sendiri diambil dari pasukan pengamanan patih Gadjah Mada pada zaman Kerajaan Majapahit. Tugasnya, tentu saja, melindungi raja dan kerajaan.

Institusi ini kemudian berkembang seiring kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga sekarang.

Tugas utamanya yakni menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat.

Namun, belakangan terjadi upaya sensor dengan memberi label hoaks pada media oleh institusi kepolisian.

Berdasarkan Catatan Tahunan AJI 2021, ada tiga kasus di empat media berbeda yang mendapat label hoaks dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).