Cek Fakta Sepekan: Hoaks Sumbangan Dana IKN hingga Kontroversi Terawan

KOMPAS.com - Di tengah isu yang ramai diperbincangan selalu menjadi celah sebaran informasi keliru di media sosial.

Pekan ini, beredar hoaks bertema politik, kesehatan, dan Covid-19.

Berikut ringkasan penelusuran fakta, dari berbagai informasi keliru yang beredar di media sosial sepanjang pekan ini:

Dana IKN

Pemerintah telah resmi mengumumkan kepindahan Ibu Kota Negara baru, Nusantara (IKN) ke Kalimantan.

Pemindahan ini memunculkan pelbagai perdebatan, termasuk tentang dana pembangunannya.

Hoaks seputar dana IKN pun muncul di media sosial. Berikut beberapa di antaranya:

Hoaks kotak sumbangan untuk IKN

Di media sosial, beredar foto kotak sumbangan berwarna coklat dengan tulisan "KOTAK URUNAN IKN" di tengahnya.

Berdasarkan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan mesin pencari Yandex menunjukkan bahwa foto kotak sumbangan serupa pernah beredar di beberapa situs.

Foto kotak sumbangan yang beredar di media sosial kemungkinan hasil edit, dengan memberi tulisan hitam "KOTAK URUNAN IKN".

Wacana urun dana atau crowdfunding dari masyarakat untuk membantu pembiayaan pembangunan IKN Nusantara memang sempat dikemukakan pemerintah, tetapi belum dilaksanakan.

Ketua Tim Komunikasi IKN Nusantara Sidik Pramono mengatakan, urun dana dalam pembangunan IKN Nusantara bersifat alternatif atau bukan yang utama.

Simak penelusuran selengkapnya di sini.

Dana haji dituding untuk pembangunan IKN

Beredar tangkapan layar mencatut portal berita Merdeka.com, yang menyebut haji tahun ini dibatalkan dan dananya digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan pemberitaan seperti yang disebutkan dalam narasi yang beredar.

Pemberitaan di Merdeka.com terkait pemberangkatan haji dengan foto identik, pernah dimuat pada 17 Januari 2022. Namun, pemberitaan itu berjudul "Menag Yaqut: Pemerintah Tak akan Hentikan Pemberangkatan Jamaah Umrah".

Pada berita tersebut, tidak benar bahwa Menag Yaqut memutuskan untuk membatalkan haji. Sebaliknya, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan pemberangkatan jamaah umrah yang telah dibuka sejak 8 Januari 2022.

Terkait tudingan dana haji untuk pembanguan IKN, Corporate Secretary Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Emir Rio Krishna memastikan bahwa informasi itu hoaks.

"Itu tidak benar adanya, alias hoaks," ujar Emir seperti diwartakan oleh Kompas.com, Senin (4/4/2022).

Hal serupa juga disampaikan Kepala Divisi Humas dan Administrasi Kantor BPKH.

"Sejauh ini belum ada informasi terkait haji batal atau tidak, malah kami semua optimis dengan dibukanya umrah semoga haji di dunia diadakan," kata Nurul kepada Kompas.com, Senin.

Pihaknya juga menepis tudingan mengenai penggunaan dana haji untuk pembangunan IKN.