Kaleidoskop Hoaks 2022: Berbagai Kabar Bohong dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

KOMPAS.com - Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menjadi kasus yang banyak mendapat sorotan sepanjang tahun ini.

Kasus yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo tersebut dipenuhi cerita yang direkayasa ketika awal pembunuhan terjadi.

Beberapa anggota Polri pun terseret dalam pembunuhan yang, berdasarkan dakwaan, didalangi Ferdy Sambo. Hingga kini kasus itu belum kunjung tuntas sejak pembunuhan tersebut terjadi pada 8 Juli 2022.

Sidang kasus pembunuhan Brigadir J sampai saat ini masih terus berlangsung dengan menggali keterangan dari sejumlah saksi.

Para terdakwa pun masih belum mendapat vonis hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan.

Di tengah kasus yang masih berlarut-larut dan belum kunjung tuntas, di media sosial bermunculan beragam informasi terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Tidak semua informasi kredibel, bahkan beberapa tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menyesatkan masyarakat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cek Fakta Kompas.com, kebanyakan hoaks tentang kasus pembunuhan Brigadir J yang tersebar di media sosial adalah terkait vonis mati Ferdy Sambo dan vonis bebas kepada Bharada E.

Hoaks tersebut disebar dalam bentuk video dan terus bermunculan. Padahal sampai saat ini belum ada vonis kepada Ferdy Sambo maupun Bharada E.

Berikut beberapa contoh hoaks terkait Ferdy Sambo dan kasus pembunuhan Brigadir J yang muncul:

1. Vonis hukuman mati, Jokowi perintahkan eksekusi

Di media sosial muncul unggahan yang mengeklaim bahwa Ferdy Sambo telah dijatuhi hukuman mati.

Dalam narasinya disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan eksekusi.

Informasi tentang dihukum matinya Sambo tersebut salah satunya dikemas dalam bentuk video berdurasi 8 menit 36 detik dengan thumbnail yang memperlihatkan sejumlah orang tengah mengeluarkan jenazah dari dalam ambulans.

Dalam thumbnail video itu juga tertulis keterangan: SAMBO RESMI DI DI HUKUM MATI JOKOWI PERINTAHKAN EKSIKUSI HARI INI

Namun setelah video itu ditonton sampai selesai tidak ditemukan informasi yang menyebutkan Ferdy Sambo resmi dihukum mati maupun perintah dari Jokowi untuk melakukan eksekusi.

Video tersebut lebih banyak menampilkan permintaan maaf Ferdy Sambo yang dibacakan oleh pengacaranya Arman Hanis. Video tersebut identik dengan yang ada di Kompas TV. 

Sementara itu, sampai saat ini belum ada vonis yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Selengkapnya baca di sini

2. Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati pada 21 November

Sidang kasus pembunuhan Brigadir J kembali masih terus berlangsung, mejelis hakim mengagali keterangan baik dari para terdakwa maupun saksi.

Namun di media sosial muncul unggahan yang mengeklaim bahwa dalang pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo telah dijatuhi hukuman mati pada 21 November 2022.

Dalam keterangannya akun yang mengunggah video itu menuliskan keterangan:
Full Video Sidang PN Jaksel 21 November 2022: Ferdy Sambo Dijatuhi Hukuman Mati.

Setelah ditelusuri, pada sidang 21 November tidak ada putusan hakim yang memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati.

Sidang pembunuhan Brigadir J sendiri saat ini masih berlanjut. Sejumlah saksi pun dihadirkan dalam persidangan.

Pada sidang 21 November 2022 Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 11 saksi dalam sidang Bharada E, Kuat Maruf dan Bripka RR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari sebelas saksi yang dihadirkan, sembilan di antaranya merupakan anggota Polri dan dua sisanya karyawan swasta. Majelis hakim pun mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para saksi.

Selengkapnya baca di sini

3. Kapolri bebaskan Bharada E

Sebuah unggahan di media sosial mengeklaim bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membebaskan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E yang merupakan salah satu terdakwa pembunuhan Brigadir Brigadir J.

Akun yang membagikan video tentang dibebaskannya Bharada E oleh Kapolri menuliskan keterangan: KAPOLRI B3bask4n Barada E Sambo Ng4mvk T4k T3rima H1ngga 4ncam Listyo Sigit Begin1.

Fakta mendasar yang perlu diketahui sampai saat ini sidang kasus pembunuhan Brigadir J masih berlangsung dan belum ada vonis kepada para terdakwa, termasuk Bharada E.

Sementara itu, dalam video yang beredar tidak ditemukan adanya informasi yang menyebutkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membebaskan Bharada E.

Video tersebut lebih banyak menampilkan tentang hasil pemeriksaan psikologi Bharada E oleh saksi ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia (Apsifor) Reni Kusumowardhani.

Reni mengungkapkan bahwa Bharada E memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan emosi yang tidak stabil.

Selengkapnya baca di sini

4. Bharada E bebas dan temani Kapolri amankan KTT G20

Sebuah video di Facebook memuat informasi terkait vonis bebas yang dijatuhkan kepada Bharada E.

Dalam unggahan tersebut terdapat narasi bahwa Bharada E menemani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali bulan November lalu.

Adapun keterangan yang dicantumkan di konten itu sebagai berikut:
Usai Dibebaskan Bharada E Temani Kapolri Listyo Sigit Pengamanan KTT G20 BALI

Namun setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar, Bharada E saat itu masih berstatus sebagai terdakwa.

Pada saat digelarnya KTT G20 persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Sedianya sidang digelar pada Senin (14/11/2022) hingga Jumat (18/11/2022), kemudian diundur menjadi Senin (21/11/2022) sampai Jumat (25/11/2022).

Sehingga majelis hakim tidak mungkin memberikan vonis terhadap para terdakwa, termasuk Bharada E, saat ditundanya sidang tersebut.

Selangkapnya baca di sini.

Kasus yang tidak tuntas memicu hoaks 

Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menuturkan bahwa kasus yang terus berlarut-larut dan tidak kunjung tuntas menjadi salah satu pemicu banyaknya hoaks kasus pembunuhan Brigadir J.

Menurut Bambang, kasus yang berbelit-belit menimbulkan banyak asumsi yang akhirnya membuat munculnya hoaks. Terlebih, kasus yang melibatkan Sambo tersebut cukup pelik.

"Semakin lama kasus itu tuntas dan tidak segera diperoleh kepastian hukum, maka akhirnya memunculkan hoaks seperti itu. Asumsi-asumi tanpa fakta kan kalau seperti itu," kata Bambang kepada Kompas.com Rabu (28/12/2022). 

Bambang menilai hoaks tentang kasus pembunuhan Brigadir J, seperti Ferdy Sambo telah dijatuhi hukuman mati dan Bharada E yang dibebaskan berpotensi memengaruhi hasil sidang.

Menurut Bambang, tidak menutup kemungkinan hoaks tersebut dibuat oleh orang-orang yang merasa dirugikan oleh Sambo.

"Bisa keinginan masyarakat, bisa keinginan beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh Sambo. Kalau itu diterus-teruskan tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi hasil sidang," kata dia.

Ia juga menyayangkan beberapa pernyataan dari pengacara Brigadir J yang susah untuk dibuktikan dan cenderung asumsi belaka. Sehingga, akhirnya membuat masyarakat berasumsi liar.

"Kan sering pengacara dari Brigadir Yosua juga melontarkan hal-hal yang sebenarnya susah untuk dibuktikan. Hal-hal seperti itu yang memicu hoaks juga, saya melihatnya seperti itu. Seharusnya pengacara sebagai salah satu penegak hukum menyajikan fakta-fakta,” ucap Bambang.

Dalam pandangan Bambang, saat ini masyarakat sulit untuk percaya pada kepolisian. Sebab, polisi adalah pihak pertama yang menciptakan hoaks ketika kasus tersebut mencuat awal Juli 2022.

Di awal kasus tersebut Ferdy Sambo bersama anak buahnya membuat skenario bohong tentang kematian Brigadir J dan mencoba menghilangkan barang bukti pembunuhan.

"Produsen hoaks pertama kali kan kepolisian, ketika menutup-nutupi kasus kemudian membangun narasi pelecehan seksual, diperkuat dengan rekonstruksi pelecehan seksual. Hal-hal seperti itu kan membuktikan bahwa polisi ini juga produsen hoaks," kata dia.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik Bambang menyarankan kepolisian bekerja secara profesional. Tidak boleh terjebak dalam kepentingan pribadi, sebab selama ini hal itulah yang menjadi salah satu permasalahan di tubuh Polri.