Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Jateng Diminta Turun Tangan, Komisi IV: Jangan Ada Kesan Warga Wadas Berhadapan dengan Aparat

Kompas.com - 09/02/2022, 10:38 WIB
Farid Assifa

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pemerintah kabupaten hingga kepala desa setempat untuk memfasilitasi mediasi antara warga Wadas dengan aparat.

Hal itu dimaksudkan agar masalah penolakan sebagian masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana.

Dedi menjelaskan, di Indonesia sejak dahulu ketika ada pembangunan, selalu ada satu daerah dikorbankan. Namun persoalannya, setelah pembangunan itu terealisasi, daerah yang dikorban tidak menikmati hasilnya.

"Penanganan pembanunan yang mengorbankan wilayah sering terjadi di Indonesia. Misalnya, satu daerah dibangun, dan satu daerah diambil sumber alamnya. Namun sering kali daerah yang dikorbankan tidak menikmati hasilnya," kata Dedi kepada Kompas.com ketika dimintai komentar soal kasus penolakan warga Wadas, Rabu (10/2/2022).

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut 64 Warga Wadas Ditangkap Pihak Kepolisian

Saran Komisi IV DPR

Namun khusus untuk masalah di Desa Wadas, Dedi menyampaikan beberapa saran.

Pertama, warga Wadas harus mendapat kompensasi seimbang dari pembangunan tersebut. Bukan hanya bentuk uang, tetapi juga ruang.

Menurut Dedi, pertimbangan recovery pasca-pembangunan harus dipertimbangkan matang. Warga harus tahu secara komprehensif dampak dari pembangunan bendungan dan dampak lingkungan atas pengambilan sumber daya alam berupa batu adesit.

"Harus ada reklamasi bagi warga sekitar juga," tandas Dedi.

Anggota DPR Dedi Mulyadihandout Anggota DPR Dedi Mulyadi

Hal tersebut, kata Dedi, bisa dilakukan melalui jalur dialog. Semua warga, baik yang pro maupun kontra, harus diberi ruang untuk bicara.

"Lalu ada jaminan bagi warga terdampak untuk tetap hidup baik di lingkungannya, karena mereka berkorban demi pembangunan," kata Dedi.

Dedi mengatakan, harus ruang-ruang dialog yang mengedepankan asas keadilan, sehingga masalah tidak melebar menjadi alat politisasi kekuatan lain.

Dedi juga meminta aparat pemerintah, mulai gubernur, pemkab, camat hingga kepala desa untuk menjadi mediator bagi penanganan masalah di Wadas.

"Jangan ada kesan warga berhadapan dengan aparat polisi maupun TNI," kata Dedi.

Baca juga: PBNU Minta Pemerintah Hormati Hak Masyarakat Wadas atas Tanahnya

Apabila diperlukan untuk fasilitasi antara aparat dan warga Wadas, Dedi mengatakan komisi IV siap berkunjung ke daerah itu.

"Sebab ini menyangkut infrastruktur pertanian dan aspek lingkungan hidup di dalamnya. Komisi IV bersedia jadi fasilitator aparat dan masyarakat," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com