Luhut Dilaporkan ke KPK soal Bisnis PCR, Juru Bicara: Tidak Masalah

KOMPAS.com - Menko marves Luhut Binsar Pandjaitan menuding ada unsur politis di balik tudingan dirinya terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

Hal itu disampaikan Luhut melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi dikutip dari Live Streaming Kompas TV, Minggu (7/11/2021).

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi.

Terkait Luhut dilaporkan ke KPK oleh pihak lain, Jodi menghargainya karena merupakan hak warga negara.

"Tidak ada masalah. Itu merupakan hak semua kelompok untuk mengadukan ke KPK," kata Jodi.

Baca juga: Soal Tuduhan Keruk Untung Bisnis PCR, Luhut Cium Ada Motif Politik

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dituding ikut bisnis alat tes PCR.

Luhut memiliki saham tak langsung di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyediaan tes PCR. Ia menanam saham di PT GSI melalui dua perusahaannya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Perusahaan yang bermarkas di Cilandak ini terbilang pemain besar dalam penyediaan layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal itu, Jodi mengatakan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil untung pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

"Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Luhut, kata Jodi, hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI.

Jodi menyebutkan, ada 9 pemegang saham yang berinvestasi di GSI, dan Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga pihaknya tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi.

Tujuan sosial

Jodi juga menanggapi soal Luhut ikut patungan membentuk PT GSI. Ia mengatakan, hal itu semata demi tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan.

"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di PT GSI," beber Jodi.