Membumikan Konsep Kepemimpinan Humas

ORGANISASI manapun membutuhkan jajaran public relations (humas) yang mumpuni. Mereka perlu mengomunikasikan posisi, peran, kebijakan, dan tanggung jawab organisasi ke hadapan publik.

Humas merupakan garda terdepan organisasi dalam berinteraksi dengan khalayak. Apa yang mereka sampaikan ke publik akan memengaruhi persepsi publik tentang organisasinya.

Peran humas tak hanya menyampaikan informasi ke publik, tetapi juga vital dalam komunikasi internal organisasi. Humas yang mengomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan organisasi.

Mereka jugalah penyambung lidah para tim yang ingin menyampaikan berbagai inovasi kepada pemimpin mereka. Peran humas sangat vital untuk menjaga aliran komunikasi masuk dan keluar, sehingga tidak mengalami miskomunikasi.

Baca juga: Seorang Public Relation yang Baik Tak Cuma Modal Tampang, tapi...

Studi Grammarly dan Harris Poll (2022) memperkirakan sekitar 1,2 triliun dollar AS hilang karena komunikasi yang buruk. Selain itu, sebanyak 7,47 jam per minggu terbuang sia-sia karena kurangnya komunikasi. Ditambah lagi, 72 persen pemimpin bisnis mengakui bahwa timnya menghadapi masalah berkomunikasi secara efektif.

Mengingat masih adanya miskomunikasi yang berdampak nyata, peran humas semakin vital untuk meminimalisir kerugian akibat miskomunikasi. Untuk itu, humas membutuhkan pemimpin dan proses kepemimpinan yang baik, profesional, kredibel, dan mumpuni agar mampu menjalankan perannya.

"Public relations leadership"

Dalam kacamata sejarah, kepemimpinan humas sangat penting dan peran mereka selalu berkembang. Setiap negara punya sejarah perkembangannya sendiri. Akan tetapi, dalam kasus Indonesia, masa kemerdekaan adalah awal perkembangan humas.

Kita mengetahui bagaimana saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, rakyat menyebarkannya dengan sangat masif, sehingga seluruh Indonesia mengetahui kabar tersebut. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses ke stasiun radio. Namun, berkat kreativitas para humas kemerdekaan, rakyat Indonesia mengetahui kabar kemerdekaan itu.

Setelah kemerdekaan, masuk era baru dalam dunia humas. Banyak perusahaan multinasional seperti Caltex datang ke Indonesia. Mereka membutuhkan humas untuk memperkenalkan perusahaannya ke rakyat Indonesia.

Pemerintah pun menyadari pentingnya humas, sehingga melengkapi personelnya dengan humas yang kompeten. Kebutuhan akan humas semakin masif ketika pemerintahan Orde Baru mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Hal ini membuat banyak perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, termasuk di bidang humas.

Sebagai respon dari banyaknya kebutuhan humas, organisasi kehumasan bermunculan. Di tahun 1970, dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Dua tahun kemudian, muncul Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas).

Tahun 1983, pemerintah Orde Baru membuat kebijakan deregulasi perbankan dan privatisasi di berbagai sektor ekonomi. Hal itu mendorong tingginya permintaan terhadap humas.

Sayangnya, tingginya permintaan tidak diimbangi ketersediaan praktisi humas yang mumpuni. Kebutuhan akan praktisi humas mendorong terbentuknya Asosiasi Perusahaan Public Relations.

Baca juga: Langkah-langkah Public Relations dalam Menghadapi Krisis Perusahaan

Perubahan signifikan di dunia humas terjadi ketika Orde Baru runtuh. Ada kebutuhan rakyat dalam transparansi informasi. Hal ini memengaruhi praktik humas, di mana humas perlu memahami karakter audience, sehingga komunikasi menjadi dua arah.

Tren ini berlanjut sampai saat ini, terlebih dengan hadirnya platform digital yang mendemokratisasi informasi. Transformasi dari pendekatan humas tradisional ke digital.

Tren ini juga menjadi perhatian khusus Bakohumas dan Perhumas. Dua organisasi ini memandang bahwa dibutuhkan standar kerja khusus untuk humas agar lebih profesional. Karena itu, tahun 2006, dua organisasi itu merancang kompetensi kerja bidang humas dan disahkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tahun 2008.

Lima tahun kemudian, terbentuklah Lembaga Sertifikasi Profesi khusus humas. Perkembangan humas yang sangat dinamis di Indonesia memunculkan minat kajian pada bidang kehumasan.

Selain itu, peran humas juga sangat penting terutama bagaimana mereka menjadi tonggak penting bagi organisasi untuk mengenalkan visi dan misi organisasi serta mengajak banyak pihak terlibat dalam program organisasi. Karena itu, muncul kajian tentang kepemimpinan humas (public relations leadership). Banyak pengertian yang ditelurkan para peneliti tentang kepemimpinan humas.

Berger & Meng (2010) mencoba membuat pengertian yang komprehensif. Mereka menganggap kepemimpinan dalam humas adalah sebuah proses dinamis; proses yang melibatkan campuran dari kemampuan, atribut, nilai, dan sikap individu.

Choi & Choi (2009) melengkapi pengertian kepemimpinan humas dengan mengidentifikasi tujuh dimensi kepemimpinan humas: pengaruh ke atas, koordinasi, pengawasan internal, berjejaring, mewakili, memberikan visi, dan beraksi sebagai agen perubahan. Ketujuh dimensi ini menunjukkan peran humas yang multidimensional bagi organisasi.

Kepemimpinan humas versi saya adalah sebagai pendekatan kepemimpinan bagaimana peran humas dalam mengakselerasi komunikasi lintas divisi agar terbentuknya citra dan reputasi baik dari perusahaan, organisasi, dan pemerintahan di mata publik. Kepemimpinan humas mendeskripsikan bagaimana seorang humas mampu mengarahkan para individu, pekerja untuk berpikir strategis dan memiliki visi yang berorientasi kepada kemajuan organisasi atau perusahaan.

Di era yang sangat dinamis dengan perubahan yang super cepat, pemimpin humas berperan dalam menavigasi isu dan memberikan respon yang efektif terkait berbagai situasi yang dapat berdampak buruk pada organisasi atau perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemimpin humas merupakan pemimpin multidimensi dan multiliterasi. Ia gabungan (1) keterampilan, (2) pengalaman, (3) karakter yang kuat, dan (4) kematangan komunikasi.

Untuk lebih memahami pengertian kepemimpinan humas, mari kita ambil contoh bagaimana citra Indonesia di mata dunia. Indonesia menjalankan politik bebas-aktif. Artinya Indonesia bebas melakukan dialog dengan siapapun tanpa ada tekanan dan aktif menyuarakan suara-suara perdamaian.

Citra itu terbangun dengan solid, sehingga Indonesia mendapatkan rasa hormat yang tinggi dari banyak negara (maju dan berkembang). Dampak dari kuatnya brand Indonesia terlihat di perhelatan G20.