Mengenal Dewan Jenderal, Hoaks yang Memicu Peristiwa G30S PKI

KOMPAS.com - Peristiwa G30S diduga dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau Dewan Jenderal yang hendak mengudeta Presiden Sukarno.

Isu soal adanya Dewan Jenderal diembuskan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Mengutip Jenderal TNI anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar (2008) karya Dasman Djamaluddin, sebelumnya PKI telah melancarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Menurut PKI, kudeta terhadap Presiden Sukarno dilakukan dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965.

Baca juga: Di Mana Soeharto Saat Peristiwa G30S/PKI, Kenapa Tidak Ikut Diculik?

Isu Dewan Jenderal dibantah Ahmad Yani

Isu mengenai adanya Dewan Jenderal dibantah oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani seperti disebutkan dalam buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional. 

Menurut Ahmad Yani, kelompok ini sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.

Tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke mayjen dan seterusnya.

Koleksi pribadi Nani Nurrachman Sutojo Jenderal Abdul Haris Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto berdoa di depan peti jenazah almarhum Jenderal Sutojo Siswomihardjo dan enam rekannya yang gugur dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Pagi 5 Oktober 1965, hari ulang tahun Angkatan Bersenjata yang biasanya gilang-gemilang, saat itu kelabu, demikian kata-kata pengantar Jenderal Nasution. Tujuh peti jenasah berangkat beriringan dari Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Adegan dalam foto ini muncul dalam film Pengkhianatan G 30 S/PKI dalam bentuk dokumentasi aslinya. (Foto: koleksi pribadi Nani Nurrachman Sutojo, dimuat dalam buku Kenangan tak Terucap, Saya, Ayah dan Tragedi 1965 terbitan Penerbit Buku Kompas, 2013).

Kabinet Dewan Jenderal 

Dikutip dari Harian Kompas, 9 Februari 2001, isu ini muncul dari kebocoran sebuah dokumen menyebut Dewan Jenderal sedang bersiap melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965 di kalangan PKI.

Disebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal terdiri dari 25 orang. Penggerak utamanya adalah Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, dan Brigjen Soekendro.

Susunan kabinet Dewan Jenderal "karangan" PKI terdiri dari:

• Perdana Menteri: Jendral A.H. Nasution
• Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letjen Ahmad Yani
• Menteri Dalam Negeri: R.M. Hadisubeno Sosrowerdojo (Politikus Partai Nasional Indonesia, Mantan Gubernur Jawa Tengah, Mantan Walikota Semarang)
• Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani (Politikus Partai Nasional Indonesia)
• Menteri Hubungan Perdagangan: Brigjen Ahmad Sukendro
• Menteri/Jaksa Agung: Mayjen S. Parman
• Menteri Agama: K.H. Rusli
• Menteri/Panglima Angkatan Darat: Mayjen Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi waktu itu)
• Menteri/Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
• Menteri/Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
• Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian: Mayjen Pol. Jasin. 

Baca juga: Peristiwa G30S, Mengapa Soeharto Tidak Diculik dan Dibunuh PKI?