Hoaks, Politik Identitas, dan Propaganda di Era Demokrasi

Oleh: Zen Wisa Sartre dan Fandhi Gautama

KOMPAS.com - Hoaks atau berita bohong menjadi salah satu ancaman di era demokrasi. Tidak sedikit oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan demokrasi dan mudahnya penyebaran informasi untuk menciptakan kegaduhan atau propaganda.

Penting bagi pemerintah, media massa, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran literasi dan mengutamakan jurnalisme yang berkualitas.

Aiman Witjaksono, Jurnalis KompasTV, dalam siniarnya yang bertajuk “Perang Batin dan Hoaks” memaparkan pentingnya menjaga kualitas informasi sehingga peradaban manusia dapat terjaga.

Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat secara mudah mengakses dan menyebarkan informasi, meskipun kesahihannya perlu divalidasi lebih lanjut.

Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin opini publik atau kesadaran masyarakat dapat diatur oknum yang tidak bertanggungjawab. Terlebih, pada ajang Pemilu atau Pilkada opini publik sangat penting bagi para pelaku politik.

Pada tahun 2018, Polri mencatat setidaknya terdapat 3.884 kasus hoaks dan ujaran kebencian, catatan kasus ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 1.254 kasus.

Baca juga: Cara Tetap Relevan di Tengah Perubahan

Hoaks dan ujaran kebencian disebarluaskan akun-akun media sosial, baik yang bersifat asli (terverifikasi pemiliknya) maupun anonim, dengan tujuan kampanye hitam untuk menjatuhkan elektabilitas calon yang diusung partai politik.

Lantas, mengapa hoaks, khususnya pada masa Pemilu atau Pilkada, bisa terjadi dan bagaimana dampaknya?

Pandangan yang bias terhadap informasi

Ketika semarak demokrasi dilaksanakan, yaitu Pemilu atau Pilkada, masyarakat akan sadar atas preferensi terkait tokoh yang mereka sukai. Preferensi ini dimanfaatkan media massa yang tidak bertanggung jawab atau memiliki tendensi politik identitas untuk membangun citra baik atau buruk terhadap calon yang diusung.

Itu sebabnya, masyarakat akan mengalami kekaburan antara realitas dan citra yang dibangun media massa. Kekaburan ini akan memengaruhi pemahaman masyarakat atas informasi yang diterima.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal hoaks karena rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka percaya bahwa segala informasi valid isinya.

Terbentuknya politik identitas

Politik identitas adalah pembangunan identitas oleh pelaku politik dengan masyarakat sebagai objeknya. Hal ini akan memecah belah opini dan kesadaran publik karena adanya tendensi keberpihakan masyarakat kepada tokoh yang disukai.

Opini dan kesadaran publik tersebut dimanfaatkan pelaku politik dalam kontestasi Pemilu atau Pilkada.

Di Indonesia, informasi yang menyangkut suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA) adalah topik yang kerap menjadi latar belakang propaganda.