Kasus Ferdy Sambo dan Polisi Kita

SEBULAN lebih kasus Irjen Pol Ferdy Sambo menjadi sorotan di media konvensional maupun di media sosial. Kematian Brigadir Joshua, ajudan Sambo, kemudian membuka tirai gelap perilaku buruk sejumlah oknum polisi di bawah kendali dan pengaruh Sambo.

Konon pengaruh Sambo sangat besar di internal kepolisian. Jabatan struktural dan fungsionalnya sebagai Ketua Satgasus sekaligus Kepala Divisi Propam Mabes Polri memang sangat memungkinkan Sambo untuk menancapkan pengaruh besar.

Karena posisinya yang sangat strategis itu, Sambo nyaris saja bisa menutup rapat peristiwa kelam kematian Brigadir Joshua. Kita patut bersyukur, asa idealisme masih ada di antara para petinggi polisi di Mabes Polri.

Rintangan obstruction of justice dapat disingkirkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya dalam menangani kasus kematian Joshua. Bukan hanya kronologi kematian Joshua yang terkuak makin benderang, dugaan praktik menyimpang lain dari sejumlah polisi di bawah kendali Sambo juga muncul ke permukaan.

Baca juga: Menanti Sidang Etik Irjen Ferdy Sambo...

Sejumlah polisi yang tidak profesional dan merintangi penyidikan kasus kematian Joshua dicopot dari jabatannya. Mereka ada yang kini mendekam dibalik jeruji pengamanan khusus (patsus).

Kenyataan itu tentu sangat menyakitkan, bahkan mencoreng citra kepolisian. Kapolri menyebut citra Polri jatuh ke level 28 persen akibat ulah Sambo.

Kapolri kita dorong untuk lakukan pembenahan internal agar citra Polri bisa naik kembali. Namun, Kapolri jangan kita biarkan berdiri sendiri.

Bisa jadi kelompok Sambo akan balik melawan melalui berbagai proxy. Tentu hal itu tidak kita harapkan terjadi. Kita membutuhkan Polri tegak berdiri. Alangkah mengerikannya bila Polri mengalami demoralisasi.

Cendikiawan muslim, Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) mengingatkan kita, “Lebih baik 60 tahun diperintah oleh pemimpin (imamah) yang zalim dibandingkan sehari tanpa pemerintahan”. Imamah dalam makna luas bisa kita kategorikan polisi sebagai penegak hukum. Ketika kita dihadapkan pada kondisi yang sejelek apapun, kita tetap butuh Polri. Tentu saja pilihan kita bukan pada kondisi yang paling jelek.

Kita membutuhkan polisi bukan sekedar sebagai penjaga malam sebagaimana yang dipikirkan oleh Imanuel Kant.

Kebebasan individu memang menjadi kesempatan meraih cipta dan karsa untuk kemajuan dan kemakmuran. Faktanya kebebasan individu bisa saling bersitegang dan menjurus pada gangguan tertib sipil.

Intervensi negara, termasuk kehadiran polisi, diharapkan sebagai pembalikan dari ketidakseimbangan menjadi keseimbangan, dari kondisi anarkistis menjadi tertib sosial, dari praktik curang menjadi lebih fair, dan dari kerakusan beralih memilih jalan dan memahami makna cukup.

Begitu penting tugas yang kita sematkan kepada polisi. Saking besarnya ruangan yang membutuhkan kehadiran polisi, kita berikan kewenangan yang luas kepada polisi. Kewenangan yang luas ini tentu membawa berbagai godaan.

Bahkan kita, seringkali menyeret polisi dalam kepentingan fragmentaris. Polisi maupun kita sebagai masyarakat sipil dituntut untuk sama-sama berbenah, sama-sama tahu diri, dan menempatkan hukum sebagai rambu-rambu bersama.

Menatap ke depan

Kapolri beberapa waktu lalu telah mengangkat segenap pimpinan wilayah dan jajarannya. Kapolri juga menakar kesanggupan mereka  untuk menjalankan sejumlah agenda penting, seperti memberantas perjudian, ilegal mining, pencurian BBM (bahan bakar minyak), dan sejumlah persoalan strategis lainnya.