Kata Pengamat soal Utang Indonesia ke Jepang Rp 4,7 Triliun

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia kembali menambah utang luar negeri, kali ini kepada Jepang sebesar 43,6 miliar yen atau sekitar Rp 4,7 triliun.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/7/2022), pinjaman yang direncanakan akan digunakan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan itu kini tengah diproses oleh pemerintah Jepang.

Banyak yang menyayangkan keputusan pemerintah kali ini yang kembali menambah daftar utang negara.

Baca juga: Berkaca dari Sri Lanka, Mengapa Suatu Negara Bisa Gagal Bayar Utang dan Apa Dampaknya?

Hal itu misalnya ramai-ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial.

"Kan yg bayar rakyat," tulis sebuah akun di kolom komentar unggahan Instagram Kompas.com sembari menyematkan emosi tepuk tangan.

"Hutang terus ya, blm lg bangun IKN," tulis akun yang lain.

Baca juga: Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Utang ke Bank, Apa Syaratnya?

Sebenarnya, bagaimana kondisi keuangan negara saat ini terkait beban utang yang dimiliki?

Kata pengamat soal utang Indonesia

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo dan PM Jepang Fumio Kishida menggelar konferensi pers usai pertemuan di Kantor PM Jepang di Tokyo, Rabu (27/7/2022).

Ekonom sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menyebut memang secara rasio, utang Indonesia masih ada di batas ambang 60 persen.

Namun, ada sejumlah hal yang harus diwaspadai.

"Yang menjadi titik kritis dari kondisi utang adalah beban bunga utang yang mahal, kemampuan bayar utang tidak sebanding dengan kecepatan penerbitan utang baru, dan pemanfaatan dari utang masih terjebak pada belanja yang tidak produktif," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Benarkah Indonesia Jadi Negara dengan Utang Terbesar Ke-7 di Dunia?

Menurutnya, negara akan terbebani tingginya suku bunga utang yang ada, terutama dari Surat Berharga Negara (SBN).

Bhima mengatakan suku bunga dari SBN terbilang tinggi dan di sisi lain SBN mendominasi utang pemerintah, mencapai 88,2 persen dari total utang.

"Sekarang SBN mendominasi sampai 88,2 persen dari total utang pemerintah, sementara investor menuntut imbal hasil SBN harus tinggi yakni 7,4 persen untuk tenor 10 tahun. Diperkirakan kondisi APBN dapat berisiko apabila harus menanggung pembayaran bunga utang lebih dari 410 triliun," katanya lagi.

Belum lagi adanya risiko peningkatan suku bunga secara signifikan yang akan memicu bunga utang naik menjadi lebih mahal.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut karena Gagal Bayar Utang, Bisakah Terjadi pada Indonesia?