Desa dan Pembangunan Berkelanjutan

BADAN Anggaran (Banggar) DPR telah membentuk beberapa panitia kerja (Panja) terkait arah kebijakan dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian Panja Banggar DPR tersebut, antara lain produktivitas, transformasi, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Isu-isu ini pula yang ditawarkan pemerintah kepada Banggar DPR sebagai tema pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

Isu-isu ini tentu bukan hal baru dalam khazanah pembangunan kita. Bahkan sangat sering menjadi terminologi pemerintah dalam rapat rapat kerja dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Meskipun teramat sering dibicarakan, isu-isu tersebut masih akan menjadi arah capaian dari RKP 2023, dan saya kira malah penting sebagai tujuan dari rencana pembangunan kita tahun depan.

Produktivitas menjadi mantra penting pembangunan. Salah satu dari tujuh perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemda adalah peningkatan produktivitas dan kemandirian sektor pangan dan energi. Perintah ini muncul sebagai respons pemerintah melihat berbagai negara mengalami supply shock atas pangan, minyak, dan gas bumi.

Baca juga: Keunikan Desa Taro di Gianyar yang Mampu Gerakkan Perekonomian Warga

Akibatnya, harga membumbung tinggi dan inflasi di berbagai kawasan tak terhindarkan lagi. Pada Mei 2022, inflasi Inggris mencapai 9,1 persen, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Hal serupa dialami Jerman dengan inflasi mencapai 7,9 persen, tertinggi sejak 50 tahun terakhir, dan Amerika Serikat (AS) inflasinya di level 8,6 persen, tertinggi sejak 1981. Zona Eropa mengalami inflasi 8,1 persen, dari sebelumnya 7,4 persen.

Inflasi tinggi di atas 7 persen juga melanda beberapa negara Asia, seperti India, Thailand, Kamboja, Laos, Pakistan, Myanmar, Uzbekistan, Azerbaijan. Bahkan inflasi di Sri Lanka mencapai 39 persen, Iran 39 persen, Turkiye dan Suriah 139 persen, serta Lebanon 211 persen. Inflasi tinggi juga melanda sebagian besar negara di Afrika, dan Amerika Tengah dan Selatan.

Banyak negara sudah bersiap menghadapi stagflasi dan berupaya mengamankan suplai pangan dan energi masing masing. Sangat nestapa, hampir tidak ada negara yang tidak bergantung kebutuhan pangan dan energinya dari negara lain. Perdagangan global telah menempatkan banyak negara saling bertukar komoditas dan bergantung satu sama lain. Hanya skala ketergantungannya yang berbeda. Persoalan ini pula yang mendasari pertemuan G7 yang turut mengundang Presiden Jokowi.

Banggar DPR meletakkan persoalan pangan dan energi ini sebagai topik pembahasan yang penting. Ihwal ini pula yang menjadi landasan laporan panja di Banggar DPR terhadap arah kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro, dan postur APBN 2023. Ada banyak kesamaan pandangan antara pemerintah dan Banggar DPR terkait indikator asumsi ekonomi makro, semisal target pertumbuhan ekonomi, kisaran inflasi dan nilai tukar serta suku bunga SBN.

Namun ada beberapa hal yang membedakan target asumsi makro usulan pemerintah dengan Panja Banggar DPR, antara lain soal harga minyak mentah Indonesia, target lifing minyak dan gas bumi. Pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi di kisaran 619 – 680 ribu barel per hari, Panja Banggar DPR menghendaki target lifting minyak bumi lebih besar di kisaran 660 – 680 ribu barel per hari.

Demikian juga target lifting gas bumi, pemerintah mengusulkan pada kisaran 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari, sementara Panja Banggar DPR menghendaki lebih besar di kisaran 1.050 – 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Banggar DPR juga mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) dengan mengasumsikan harga ICP lebih tinggi dari asumsi pemerintah.

Pemerintah mengasumsikan ICP di kisaran 80 -100 dollar AS per barel, sementara Banggar DPR mengasumsikan pada kisaran yang lebih tinggi, yakni pada kisaran 90-110 dollar per barel. Banggar DPR mengasumsikan ICP dan lifting migas lebih besar sebagai pilihan menghadapi disrupsi energi yang tampaknya masih berlanjut di tahun depan.

Pada sektor pangan, Panja Banggar DPR menghendaki target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) lebih tinggi dari usulan pemerintah. Pemerintah mengajukan angka NTP 103-105, dan NTN di angka 106-107, sementara Panja Banggar DPR mengusulkan NTP 105-107 dan NTN 107-108. Indikator NTP dan NTN lebih tinggi menunjukkan daya saing produk pertanian dan perikanan terhadap produk lainnya lebih baik, sekaligus indikator daya beli petani dan nelayan meningkat.

INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM (IESR) Instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk pompa air di Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Foto diambil Rabu (29/6/2022).

Kembali ke desa

Menghadapi ancaman krisis pangan dan energi, tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak makin menguatkan desa di tengah urbanisasi yang terus mengalir, karena pusat pusat ekonomi bertumpu di kota. Berpuluh-puluh tahun sejak republik ini berdiri mengandalkan pangan dan pasokan energi dari desa. Ironisnya, berpuluh-puluh tahun pula kemiskinan di desa begitu mencolok bila dibandingkan dengan kota meskipun menunjukkan laju penurunan.

Tahun 1996 penduduk miskin di desa mencapai 24,5 juta, sedangkan di kota 9,42 juta. Dua puluh lima tahun kemudian, pada tahun 2021, porsi penduduk miskin di desa tetap lebih besar dari kota. Penduduk miskin di desa mencapai 14,64 juta sedangkan di kota 11,86 juta.

Data ini menjelaskan, urbanisasi tanpa skillfull hanya memindahkan kemiskinan dari desa ke kota, sekaligus tidak mengurangi secara progresif kemiskinan di desa. Rentang 1996-2021 rata-rata penurunan kemiskinan di desa 394 ribu per tahun, tidak sebanding dengan effort sumber daya yang telah dialokasikan.

Untuk menopang penguatan kemandirian pangan dan memperbaiki kesejahteraan di desa, Banggar DPR mengusulkan arah kebijakan APBN 2023 yaitu memperbaiki kualitas tenga kerja sektor pertanian agar memiliki daya saing. Terlebih lagi tenaga kerja sektor pertanian mengalami laju penurunan dari waktu ke waktu. Tahun 1990 tenaga kerja sektor pertanian mencapai 55,11 juta orang, hingga tahun 2000 turun drastis menjadi 45,28 juta, dan tahun 2017 drop menjadi 29,69 juta orang.

Baca juga: Disetujui Banggar, Ekonomi RI di 2023 Ditargetkan Tumbuh 5,3-5,9 Persen