Mau Jadi PNS Harus Keluar Uang Ratusan Juta Rupiah? Begini Penegasan dari Kemenpan-RB

KOMPAS.com - Di media sosial, ramai soal unggahan pertanyaan dari warganet mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pertanyaan itu dibagikan melalui sebuah unggahan dari akun ini di grup Facebook Seputar CPNS dan PPPK, Minggu (17/4/2022).

"Apa benar kalo Mau jadi PNS harus keluar uang ratussan juta? Kalo iya sy mau jual tanah," demikian narasi yang dituliskan pemilik akun.

Baca juga: Aturan THR dan Gaji ke-13 PNS di Pemda, Apa Saja yang Didapatkan?

Jadi PNS tidak dipungut biaya

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mohammad Averrouce menegaskan bahwa tidak ada biaya yang dipungut dalam pengadaan aparatur sipil negara (ASN).

Pengadaan ASN tersebut, baik PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun sekolah kedinasan.

"Tidak ada, kami jelaskan bahwa pengadaan ASN, baik PNS, PPPK, maupun sekolah kedinasan, dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka, kompetitif, transparan, adil, objektif, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tidak dipungut biaya," ujarnya, dikutip Kompas.com, Kamis (21/4/2022) pagi.

Baca juga: Ramai soal Jadi PNS Harus Keluar Uang Ratusan Juta Rupiah, Apa Kata BKN?

Menutup potensi kecurangan dan calo

Seluruh tahapan, imbuhnya, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan Computer Assisted Test (CAT), hingga penentuan kelulusan, telah terintegrasi dan terkomputerisasi.

Harapannya, penerapan CAT dalam proses rekrutmen CASN dapat menutup adanya potensi kecurangan dan praktik calo.

"Dengan sistem CAT, hasil tes para peserta dapat langsung terlihat secara real time sehingga prosesnya akuntabel dan transparan," terang Averrouce.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus pada 2023, Apakah Akan Diangkat PNS?

CAT menciptakan standardisasi hasil ujian secara nasional

Ia menambahkan, CAT mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian serta menciptakan standardisasi hasil ujian secara nasional.

Selain itu, CAT juga diklaim obyektif karena dilakukan oleh sistem yang terkomputerisasi.

"Dengan hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional," kata Averrouce.

Teknis terkait CAT berada di bawah Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: Kapan Gaji Ke-13 PNS Cair? Simak Perincian dan Siapa Saja Penerimanya

Jadi PNS harus keluarkan ratusan juta rupiah, BKN: tidak benar

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO ILUSTRASI-Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar shalat Istisqa untuk meminta hujan di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/9). Kemarau panjang di Jawa Barat membuat sebagian wilayah kekurangan air dan sekitar 2.400 hektar lahan sawah mengalami puso.

Sebelumnya, BKN telah menanggapi pertanyaan dari warganet mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi PNS tersebut