KOMPAS.com - Keputusan pemerintah terkait vaksinasi gotong royong individu berbayar menuai kritik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand pada konferensi pers Covid-19 virtual yang diadakan WHO.
Apabila ada masyarakat yang harus membayar, ia khawatir masyarakat paling rentan akan mendapat kesulitan akses terhadap vaksin Covid-19.
"Pembayaran dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, dan terutama selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau yang paling rentan," kata Linstrand, Senin (12/7/2021).
Baca juga: Lokasi dan Cara Daftar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 12-17 Tahun di DKI Jakarta
Lantas, mengapa WHO memberi kritik atas vaksin berbayar?
Selama pandemi Covid-19, WHO menjalankan kerja sama internasional COVAX.
Kerja sama COVAX ini melibatkan UNICEF, organisasi dan berbagai negara yang memungkinkan vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
"Tentu saja mereka memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerja sama COVAX. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," jelas Linstrand.
Baca juga: Beda Varian Delta dengan Delta Plus, Ini Penjelasan WHO