Efektifkah Kebijakan WFH dalam Aturan PPKM Darurat?

KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman berpendapat bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yyang diterapkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak efektif.

Menurut Dicky, untuk mencegah penularan Covid-19, aturan PPKM darurat dapat mengatur WFH 100 persen bagi sektor non-esensial.

Namun sektor esensial tetap menerapkan work form office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan.

"Masalahnya sektor esensialnya itu juga banyak banget," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Epidemiolog Nilai Kebijakan WFH di PPKM Darurat Tidak Efektif

Cakupan sektor esensial dalam aturan PPKM darurat yaitu keuangan, perbankan pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Dicky mempertanyakan kembali bagaimana pemerintah dapat mengontrol operasional setiap sektor esensial yang menerapkan WFH 50 persen tersebut.

"Contohnya batas WFO maksimal 50 persen, siapa yang menentukan 50 persen itu berapa banyak orang, bagaimana sistem monitoring dan lain sebagainya," ujarnya.

Dicky menegaskan metode WFH dengan setengah-setengah seperti itu tidak akan efektif, khususnya wilayah perkantoran seperti di Jabodetabek.

Dia menilai seharusnya pemerintah memberlakukan WFH 100 persen seluruh sektor, kecuali sektor mendesak seperti penjualan bahan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan dan transportasi.

Baca juga: Menteri PAN-RB Terbitkan Aturan Sistem Kerja ASN Saat PPKM Darurat, Sektor Non-esensial 100 Persen WFH

(Penulis : Ihsanuddin / Editor : Ihsan Maullana)