Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan.

Dongeng Negeri Anti Korupsi

Kompas.com - 01/06/2021, 17:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ALKISAH rakyat Negeri Anti Korupsi semula hidup sejahtera adil-makmur sebab tidak ada koruptor yang mengorupsi uang rakyat.

Namun setelah Negeri Anti Korupsi mulai menghadirkan demokrasi maka mulai ada koruptor tega mengorupsi uang rakyat.

Bahkan kemudian korupsi mendemokratiskan diri sehingga terjadilah pemerataan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara mulai dari jenjang teratas sampai ke jenjang terbawah.

Korupsi sedemikian merajalela sehingga uang negara terkuras habis maka negara terpaksa berhutang ke luar negeri baik secara langsung bilateral mau pun lewat Bank Dunia.

Maka Negeri Anti Korupsi mendirikan lembaga antirasuah yang diberi nama KPK sebagai akronim Komite Pemberantasan Korupsi.

Semula KPK sangat dipuji bahkan dipuja sebab bekerja menunaikan tugas memberantas korupsi secara sangat baik.

Namun mujur tak bisa diraih malang tak bisa ditolak ternyata KPK bekerja menunaikan tugas memberantas korupsi secara baik dalam arti sama sekali tidak pandang bulu sehingga banyak penguasa merasa terancam oleh kegigihan kerja KPK.

Makin lama jumlah penguasa yang merasa terancam makin bertambah sehingga akhirnya bersatupadu melawan ancaman KPK.

Mereka yang merasa terancam kreatif menciptakan berbagai cara, taktik, strategi baik yang terstruktur, sistematis dan masif mau pun yang tidak terstruktur, tidak sistematis dan tidak masif demi mengurangi ancaman KPK terhadap diri mereka.

Kreativitas melawan petugas KPK beranekaragam, mulai dari sebar fitnah video mesum sampai ke penyiraman wajah dengan air keras.

Akhirnya para petugas KPK yang terlalu konsekuen dan konsisten menunaikan tugas berhasil diberhentikan dari tugas masing-masing demi tidak menjadi ancaman yang membahayakan mereka yang merasa dirinya terancam oleh kegigihan kerja para petugas KPK.

Namun ketika muncul rencana mengganti kepanjangan akronim KPK menjadi Komite Penyelamat Koruptor maka para cendekiawan serta rakyat Negeri Anti Korupsi protes keras sehingga akhirnya terpaksa rencana tersebut dibatalkan.

Bahkan para petugas KPK yang diberhentikan bertugas diundang untuk kembali bertugas memberantas korupsi.

Silakan percaya atau tidak percaya kisah Negeri Anti Korupsi ini sebab namanya juga cuma dongeng buatan saya belaka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

10 Negara Terkuat di Dunia 2024, Amerika Serikat Masih Kokoh di Puncak

10 Negara Terkuat di Dunia 2024, Amerika Serikat Masih Kokoh di Puncak

Tren
The Simpsons Disebut Sudah Memprediksi Runtuhnya Jembatan Baltimore, Bagaimana Faktanya?

The Simpsons Disebut Sudah Memprediksi Runtuhnya Jembatan Baltimore, Bagaimana Faktanya?

Tren
Hindari Minum Kopi Sebelum Naik Pesawat, Ini 3 Alasannya

Hindari Minum Kopi Sebelum Naik Pesawat, Ini 3 Alasannya

Tren
7 Daftar Pelanggaran Etik yang Terbukti Dilakukan Anwar Usman

7 Daftar Pelanggaran Etik yang Terbukti Dilakukan Anwar Usman

Tren
9 Cara untuk Menyampaikan Rasa Cinta Kepada Kucing Peliharaan

9 Cara untuk Menyampaikan Rasa Cinta Kepada Kucing Peliharaan

Tren
Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan Penyakit Gagal Ginjal dan Batu Ginjal

Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan Penyakit Gagal Ginjal dan Batu Ginjal

Tren
Resmi, Indonesia-Singapura Berlakukan Perjanjian Ekstradisi Buronan

Resmi, Indonesia-Singapura Berlakukan Perjanjian Ekstradisi Buronan

Tren
RUU DKJ Resmi Disahkan Jadi UU, Jakarta Sudah Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

RUU DKJ Resmi Disahkan Jadi UU, Jakarta Sudah Tak Lagi Jadi Ibu Kota?

Tren
Resmi, Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 8 Tahun, Berlaku Mulai Kapan?

Resmi, Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 8 Tahun, Berlaku Mulai Kapan?

Tren
Pemerintah Resmi Tidak Naikkan Tarif Listrik April-Juni 2024, Ini Alasannya

Pemerintah Resmi Tidak Naikkan Tarif Listrik April-Juni 2024, Ini Alasannya

Tren
7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

7 Poin Penting dalam UU DKJ, Salah Satunya Mengatur soal Pemilihan Gubernur dan Wakilnya

Tren
Polisi Tangkap Sopir Grab yang Diduga Culik dan Peras Penumpang Rp 100 Juta di Jakarta Barat

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Diduga Culik dan Peras Penumpang Rp 100 Juta di Jakarta Barat

Tren
Imigrasi Umumkan Paspor RI Akan Resmi Ganti Warna mulai 17 Agustus 2024, Apa Alasannya?

Imigrasi Umumkan Paspor RI Akan Resmi Ganti Warna mulai 17 Agustus 2024, Apa Alasannya?

Tren
Mengenal Caracal, Ras Kucing Liar yang Diduga Ditelantarkan Okin sampai Mati

Mengenal Caracal, Ras Kucing Liar yang Diduga Ditelantarkan Okin sampai Mati

Tren
Ramai soal Potongan Pajak THR yang Dinilai Tinggi, Bagaimana Cara Menghitungnya?

Ramai soal Potongan Pajak THR yang Dinilai Tinggi, Bagaimana Cara Menghitungnya?

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com