Menegakkan Kedaulatan Pangan

HARI Tani Nasional yang jatuh pada 24 September adalah momen peringatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekaan kaum petani dari kemiskinan.

Hari bersejarah itu diambil dari tanggal diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 1960.

Hari tersebut menjadi tonggak sejarah bangsa dalam memandang arti penting petani dan hak kepemilikan atas tanah, serta keberlanjutan masa depan agraria di Indonesia. Kepedulian negara terhadap kehidupan para petani mulai diwujudkan.

Namun, perjuangan untuk memerdekakan kaum petani tak selalu berjalan mulus karena kondisi internal petani dan kondisi eksternalnya yang kompleks.

Tentang kondisi internal petani, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencatat, per April 2020 petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang. Jumlah tersebut, hanya sekitar 8 persen dari total petani kita 33,4 juta orang.

Sisanya lebih dari 90 persen tergolong petani tua yang rendah tingkat pendidikannnya, gagap teknologi dan produktivitas sangat rendah.

Banyak beban persoalan

Secara eksternal, 33,4 juta petani Indonesia memikul banyak beban persoalan. Berkenaan dengan lahan misalnya, sebagian besar petani memiliki lahan yang sempit. Bahkan, tak sedikit yang tak punya lahan samasekali.

Repotnya pula, para petani yang memiliki lahan pun, tak sedikit yang berhadapan dengan status kepemilikan yang tak jelas akibat konflik agraria.

Persoalaan berikutnya adalah kelangkaan bibit unggul, pengetahuan tentang pertanian yang rendah, akses ke permodalan dan teknologi pertanian yang minim, dan perubahan iklim yang tak menentu akibat pemanasan global.

Berbagai persoalan tersebut, baik secara independen maupun secara berkelompok atau bersama-sama menyebabkan produksi pertanian menjadi sangat minim.

Selain itu, harga produk pertanian pun selalu tidak stabil, sehingga pendapatan petani menjadi sangat minim. Makanya, tak mengherankan apabila sebagian besar petani Indonesia termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Ironis memang, petani yang adalah produsen pangan, justru menjadi penduduk yang paling rentan menderita kekurangan pangan dan gizi.

Dok. Kementerian Pertanian Ilustrasi sawah

Menurut penulis, berhadapan dengan kondisi yang demikian, negara harus hadir sebagai pelayan bukan tuan; sebagai satu entitas bukan multi-sektoral; sebagai penyedia barang dan jasa publik, bukan broker dan pengalih tanggung jawab; sebagai penegak keadilan bukan pencipta kesenjangan.

Dengan kata lain, negara harus menyelamatkan para petani. Untuk maksud itu, negara harus mulai dengan menyelamatkan atau menegakkan kedaulatan pangan nasional. Sebab, apabila pangan ‘berdaulat’ maka petani akan merdeka atau mengalami kesejahteraan.

Krisis pangan

Ibarat dua sisi mata uang, petani dan pangan tak dapat dipisahkan. Itu berarti, ketika membahas persoalan petani, kita mau tak mau membahas persoalan pangan. Demikian pula sebaliknya.