PSBB Jakarta dan PSBM Jabar, Apa Bedanya?

Kompas.com - 16/09/2020, 10:04 WIB

Nur Fitriatus Shalihah,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Nur Fitriatus Shalihah

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Pekerja yang menggunakan masker saat melintasi poster Presiden Joko Widodo yang menghimbau penggunaan masker di Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.(PSBB Jakarta 14 September 2020)

Sejumlah penumpang berada di dalam rangkaian KRL, di Jakarta, Senin (14/6/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) pada hari pertama penerapan PSBB total turun sebanyak 19 persen menjadi 92.546 orang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

1. Warga yang kedapatan tidak memakai masker diberi sanski pushup oleh personel polisi dan TNI yang menggelar operasi disiplin.

2. Kapolres OKI AKBP Alamsyah Pelupessy mengenakan masker pada warga yang kedapatan tidak memakai masker

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 14 September 2020.

Hal itu merupakan langkah kebijakan rem darurat (emergency brake policy) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kebijakan itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari kapasitas rumah sakit hingga masih tingginya angka kematian akibat penyakit Covid-19.

Aturan mengenai PSBB DKI Jakarta yang terbaru diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk tetap menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) bagi wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Penjelasan mengenai PSBM terdapat pada Pergub Jabar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) di daerah kabupaten/kota.

Lalu, apa bedanya PSBB dan PSBM? Berikut ini beberapa perbedaan yang dirangkum Kompas.com dari Pergub dan Perbup.

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup berlakunya PSBB dan PSBM berbeda. Pada PSBB, aturan yang dibuat berlaku untuk satu provinsi, yaitu DKI Jakarta.

Hal itu disebut dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Disebutkan bahwa PSBB merupakan bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun PSBM ruang lingkupnya dapat berupa:

Desa
Kelurahan
Dusun
Rukun warga (RW)
Rukun tetangga (RT)
Cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pada PSBM, pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBM dan pembaruan pelacakan kontak erat kasus positif Covid-19.

Setelah itu barulah menetapkan lokasi cakupan PSBM berdasarkan hasil pelacakan. Hal ini tidak dilakukan di PSBB.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan uji Covid-19 dengan menggunakan RDT atau PCR, sterilisasi lokasi PSBM termasuk fasos fasum, pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBM, hingga memberikan masker dan hand sanitizer kepada sasaran PSBM.

2. Keluar masuk wilayah

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Sejumlah penumpang berada di dalam rangkaian KRL, di Jakarta, Senin (14/6/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) pada hari pertama penerapan PSBB total turun sebanyak 19 persen menjadi 92.546 orang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.