Menyangkut Nyawa Siswa, KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Kesiapan Pembukaan Sekolah

Kompas.com - 29/08/2020, 13:47 WIB

Dandy Bayu Bramasta,

Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

Dandy Bayu Bramasta

Penulis

Rizal Setyo Nugroho

Editor

Lihat Foto

Hagar Kegiye (12 tahun) mengerjakan tugas sekolah di kios layanan internet, Kota Jayapura, Papua, Minggu (9/8/2020). Siswi kelas VI SD Inpres Bhayangkara, Jayapura Utara mengaku tidak memiliki kuota internet di telepon selulernya, sehingga mengharuskan dirinya menyewa layanan internet pada salah satu kios di Bhayangkara, Jayapura Utara.(ANTARA FOTO/INDRAYADI TH)

Sejumlah pelajar belajar daring memanfaatkan jaringan internet gratis di kolong rel kereta api Mangga Besar, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Fasilitas internet gratis menggunakan modem WiFi yang disediakan oleh warga setempat yang lebih mampu itu bertujuan untuk membantu kelancaran proses belajar daring siswa yang tidak mampu membeli paket kuota internet selama pandemi COVID-19.

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperhatikan kesiapan pembukaan kembali sekolah.

Sebab KPAI menilai masalah minimnya infrastruktur sekolah dapat mengancam nyawa anak-anak dan guru saat dibukanya kembali sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebut, hal itu sama pentingnya dengan wacana pemberian kuota internet oleh Kemendikbud.

Pihaknya mengingatkan Kemendikbud dan Kementerian Agama bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini yang sangat darurat.

"Mulai dari memperbaiki pembelajaran jarak jauh (PJJ) fase dua, sampai pada penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan infrastruktur dan protokol atau SOP adaptasi kebiasaan baru di sekolah," kata Retno kepada Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

"Penyiapan ini sangat krusial karena menyangkut keselamatan jutaan siswa, guru dan warga sekolah lainnya," lanjut dia.

Sekolah tata muka

Selain itu, data yang disampaikan Direktur SMP Kemdikbud menunjukkan bahwa sudah 3.347 sekolah yang saat ini menggelar tatap muka dan ada ribuan sekolah lainnya yang memaksa ingin buka sekolah.

Kondisi tersebut menurutnya tanpa pernah dipastikan kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatannya baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan Gugus Tugas Covid-19 pusat dan daerah.

Retno menyebut, penyiapan infrastruktur adaptasi budaya baru di satuan pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit.

Penyiapan itu tidak bisa mengandalkan dana BOS, hal itu dikarenakan pastinya sangat tidak mencukupi.

"Pengalaman SMKN 11 Kota Bandung yang sudah menyiapkan infrastruktur adapatasi budaya baru di sekolah dalam pembelajaran tatap muka, ternyata anggaran penyiapan sangat besar, tak bisa hanya mengandalkan dana BOS, tetapi juga BOSDA dan dukungan angaran Komite Sekolah," tegas Retno.

Data survey KPAI

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Sejumlah pelajar belajar daring memanfaatkan jaringan internet gratis di kolong rel kereta api Mangga Besar, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Fasilitas internet gratis menggunakan modem WiFi yang disediakan oleh warga setempat yang lebih mampu itu bertujuan untuk membantu kelancaran proses belajar daring siswa yang tidak mampu membeli paket kuota internet selama pandemi COVID-19.

Retno menambahkan, data dari survey KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah, menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah masih minim, bahkan sebelum pandemi Covid-19.

Seperti contoh, sarana dan prasarana toilet, wastafel, sabun cuci tangan, tisu, dan lain-lain.

Sebelum pandemi Covid-19, kata Retno, hampir semua sekolah telah memiliki wastafel. Hanya saja jumlahnya sedikit dan belum menyebar, serta terkonsentrasi di toilet sekolah.