Jika PSBB Dilonggarkan, Berikut Saran Epidemiolog yang Harus Dilakukan...

KOMPAS.com - Sejumlah negara seperti Thailand, Australia, dan Amerika Serikat disebut-sebut akan mulai membuka dan melonggarkan lockdown pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk kembali menggerakkan roda ekonomi yang lumpuh selama masa penguncian.

Sementara di Indonesia, meskipun tidak mengambil kebijakan lockdown, menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Indonesia juga berupaya agar ekonomi kembali bergerak.

Baca juga: WHO, Pelonggaran Lockdown, dan Angka Kematian di AS...

Syarat pelonggaran

Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pelonggaran aturan memang dimungkinkan, asalkan tetap diberlakukan pengetatan pelaksanaan sosial dan physical distancing.

"Selain tentu dilakukan strategi utama pandeminya: test, tracing, dan treat. Bahaya besar jika upaya pelonggaran ini dilakukan tanpa adanya penguatan program," kata Dicky saat dihubungi, Jumat (8/5/2020).

Selain itu, kata Dicky, untuk mendukung opsi strategi pelonggaran lockdown atau penguncian, negara juga harus menyajikan klaim data valid.

Namun, hingga saat ini, belum semua negara memberikan dukungan bukti bahwa kurvanya telah melandai. Kondisi tersebut yang dikhawatirkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Pelonggaran membawa konsekuensi jika sifat penularan virus angka Ro masih di atas 1, potensi penyebaran bisa tinggi. Ini harus jadi perhatian setiap negara," ungkap dia.

Dicky juga menggarisbawahi hal-hal yang penting diperhatikan saat pelonggaran PSBB adalah penguatan kapasitas layanan kesehatan. Selain itu, juga ketersediaan kamar dan fasilitas pendukung perawatan pasien virus corona Covid-19.

"Penguatan layanan kesehatan, proteksi tenaga kesehatan penting apabila waktu pandemi ini lama," papar dia.

Hal itu, menurut dia, harus menjadi perhatian sebelum melonggarkan aturan PSBB diterapkan. 

Baca juga: Bersiap Hadapi New Normal Life Saat Karantina Covid-19 Berakhir, Seperti Apa?

"New normal life"

Dicky juga mengatakan, apabila akan ada pelonggaran, pemerintah perlu mengedukasi dan melakukan aturan new normal life pada semua sendi kehidupan masyarakat selama vaksin Covid belum ditemukan.

"Atau setidaknya hingga obat yang definitif dapat menyembuhkan dan mencegah penyakit Covid ditemukan," tutur dia.