KOMPAS.com - Pengangkatan sejumlah anggota keluarga pejabat di Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru di jajaran pemerintah daerah setempat menjadi perhatian.
Seperti diberitakan Kompas.com, anak dan menantu Wali Kota Pekanbaru Firdaus menduduki jabatan strategis.
Anak wali kota Pekanbaru, Riski Amelia Firdaus, menjabat Kepala Bidang Akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Suami Riski, Mayu Indera Feriadi, diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah di Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Pekanbaru.
Sementara itu, di Pemprov Riau, seperti diberitakan Kompas.com, 10 Januari 2020, kerabat Gubernur Riau Syamsuar dan keluarga Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid ada di jajaran pejabat yang baru dilantik.
Baca juga: Anak dan Menantu Wali Kota Pekanbaru Juga Diangkat Jadi Pejabat
Berikut daftarnya:
Pejabat yang berwenang menyatakan, pengangkatan kerabat kerabat para pejabat ini sesuai prosedur yang berlaku.
Tak hanya di Pemkot Pekanbaru dan Pemprov Riau, sebelumnya, Kutai Timur juga menjadi perhatian.
Di daerah ini, Bupati Kutai Timur dijabat Ismunandar, sementara istrinya, Encek UR Firgasih menjabat sebagai Ketua DPRD.
Baca juga: Menantu Gubernur hingga Istri Sekda Duduki Jabatan Strategis di Pemprov Riau
Bagaimana melihat fenomena ini?
Pengamat politik dan akademisi Universitas Gadjah Mada, Kuskrido Ambardi, menilai, fenomena ini menunjukkan gejala nepotisme.
Menurut dia, promosi jabatan seharusnya didasarkan pada prestasi dan pengabdian.
"Saya kira itu gejala nepotisme yang kini mulai merebak lagi, yakni penggunaan kekuasaan untuk mempromosikan anggota keluarga dalam proses penentuan dan peningkatan karier birokrasi," ujar Kuskrido, yang biasa disapa Dodi, saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (12/1/2020).
Dodi menilai, dalam hal seperti ini, sorotan publik merupakan hal yang wajar karena kepala daerah memiliki kewenangan untuk memutuskan mereka yang menjabat posisi di pemerintahan daerah.
"Kalau dalam sumpah jabatan gubernur, ada pernyataan bertindak adil, maka nepotisme itu bertabrakan dengan janji berbuat adil tersebut," ujar Dodi.