Saat Perangkat Desa dan Bupati Gunakan NMAX dan Rubicon...

KOMPAS.com - Para perangkat desa di sejumlah daerah di Jawa Tengah dikabarkan mendapatkan kendaraan operasional motor "mewah", Yamaha NMAX yang dibanderol dengan harga puluhan juta rupiah baru-baru ini.

Tidak hanya para perangkat desa, Bupati Karanganyar Juliyatmono dikabarkan juga mendapatkan mobil dinas berupa jeep Wrangler Rubicon yang ditaksir memiliki harga senilai Rp 2 miliar.

Mobil gahar berwarna oranya itu pertama kali digunakan Juliyatmono saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Karanganyar, Kamis (26/12/2019).

Pemilihan mobil tersebut diklaim untuk menunjang kinerja bupati dua periode tersebut.

Melansir dari Tribunnews, Pemkab Sukoharjo merogoh kocek hingga Rp 4,9 miliar guna membeli 179 motor Yamaha NMAX berwarna merah yang diberikan kepada para kades, lurah hingga camat.

Sedangkan Pemkab Klaten memberikan 401 motor NMAX berwarna merah untuk 391 unit untuk kades dan 10 unit untuk lurah.

Menggapi hal itu, pengamat sosial Drajat Kartono meyakini setiap daerah tentunya sudah memiliki pertimbangan untuk mengadakan pembelian motor atau mobil operasional tersebut.

Ia menilai asalkan unsur-unsur administrasi sudah terpenuhi hal itu bukanlah masalah.

“Jadi sepanjang unsur-unsur administrasi sudah dipenuhi baik itu pengadaan, kontrak tender maupun itu untuk pertanggungjawaban, sebenarnya enggak masalah,” ujarnya kepada Kompas.com, baru-baru ini.

Baca juga: Ketika Anak Pejabat Maju di Pilkada...

Tribun Solo/Agil Tri Ratusan motor Yamaha NMAX warna merah tampak terparkir rapi di halaman Pemkab Sukoharjo, Kamis (26/9/2019).

Abdi Masyarakat

Meski demikian, pengamat dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini mengkhawatirkan pengadaan mobil dinas maupun motor-motor dinas ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Ia mengingatkan agar jangan sampai pemda yang sebenarnya adalah abdi masyarakat menampilkan diri secara simbolik terlalu jauh dari rakyatnya.

Hal itu karena mobil mewah bisa menjadi simbol dari reputasi pemerintah daerah. Sehingga seharusnya simbol-simbol itu tak boleh terlalu jauh dengan kondisi masyarakat, yang bisa menimbulkan kesenjangan.

Meskipun mungkin kendaraan tersebut bisa meningkatkan kepantasan di hadapan tamu-tamu dari luar.

“Jadi ada modal simbolik kepada tamu, tapi juga ada kehormatan terhadap rakyatnya. Jadi jangan sampai jeep Rubicon ini membuat rakyat merasa ini lo aku itu sengsara kok bupatiku itu kok malah berpenampilan seperti itu. Itu malah menimbulkan modal simbolik (reputasi yang dimiliki) pejabat publiknya menjadi berkurang,” kata Drajat.