Mendagri Dorong KPU Lakukan Kajian E-Voting, Apa Itu?

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya di Rakornas Dukcapil di Discovery Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, mendorong Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kajian mengenai e-voting.

Menurutnya, pemilu yang menggunakan sistem e-voting dapat menghemat uang negara. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Dukcapil harus mengejar 100 persen penduduk Indonesia terdapat dalam KTP elektronik.

Tito menyebutkan bahwa saat ini, data tersebut telah mencapai 98 persen dari 250 juta lebih penduduk yang ada di tanah air.

Lantas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan e-voting?

E-voting merupakan salah satu jenis sistem pemilihan elektronik. Melansir dari laman Britannica, pemilihan elektronik adalah sebuah sistem pemilihan yang dibantu dengan media komputer.

Baca juga: Lebih Hemat Anggaran, Tito Karnavian Dorong Dukcapil dan KPU Lakukan Kajian e-Voting

Pemilih biasanya memilih dengan bantuan media berupa layar sentuh ataupun audio yang bisa disediakan bagi pemilih dengan disabilitas visual.

Pemilihan elektronik dalam sistem yang ketat biasanya menggunaakan bantuan komputer pada tahap awalnya, yaitu untuk komposisi surat suara atau pemilihannya.

Ada dua jenis berbeda dalam teknologi pemilihan elektronik, yaitu yang menggunakan internet (i-voting) dan yang tidak menggunakan internet (e-voting).

I-Voting

Dalam sistem ini, pemilih memasukkan pilihannya dari komputer yang terkoneksi dengan internet. Sistem ini memungkinkan seseorang memilih dari komputer di rumahnya masing-masing.

Beberapa pihak menganggap sistem ini adalah sebuah kesempatan untuk melakukan transformasi demokrasi, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembuatan keputusan.

Namun, ada banyak negara yang berpendapat bahwa Internet tidak cukup aman untuk tujuan memilih dalam pemilihan umum. Uji coba i-voting secara terbatas pernah dilakukan di beberapa negara, termasuk Estonia, Swiss, Prancis, dan Filipina.

Pada kasus di Estonia, meskipun infrastruktur negara untuk demokrasi digital telah mengalami perkembangan tinggi, tetapi penggunaan internet saat itu terdisrupsi oleh serangan denial of service (DoS). DoS merupakan sebuah jenis kejahatan dunia maya dimana situs di internet menjadi tidak tersedia.

Kasus ini pun secara tidak langsung memaksa negara untuk mempertahankan infrastruktur sistem pemilihan tradisional disamping pilihan i-voting.

Selain itu, ahli keamanan juga menkhawatirkan komputer-komputer personal yang rentan terkena berbagai tipe malware.

Serangan-serangan ini dapat digunakan untuk memblokade atau mengganti suara atau pilihan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, proses pemilihan pun dapat dirusak tanpa terdeteksi.