Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seberapa Penting Peran Wakil Menteri?

Kompas.com - 26/10/2019, 07:51 WIB
Dandy Bayu Bramasta,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, seharusnya ada sejumlah tahapan yang perlu dilakukan sebelum penunjukan wakil menteri.

Menurut dia, tahapan itu semacam assessment yang dilakukan terhadap job desc atau ruang lingkup pekerjaan.

Dengan demikian, akan diketahui apakah posisi wakil menteri di sebuah kementerian menjadi penting atau tidak.

"Tentu assessment tersebut dilakukan oleh menteri, sehingga menteri mengetahui seberapa butuh dia (menteri) terhadap posisi wakil menteri," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/10/2019) malam.

Hal itu disampaikan Arya menanggapi penunjukan dan pelantikan 12 wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Jerry Sambuaga, Doktor Muda yang Jadi Wakil Menteri Perdagangan

Arya menduga, karena para menteri baru dilantik, belum ada kajian soal kementerian yang membutuhkan wakil menteri.

"Pasti kan idealnya seharusnya basis penambahan wakil menteri itu sudah berdasarkan suatu kajian yang dilakukan mungkin oleh tim tujuh, atau oleh tim dari kementerian yang bersangkutan," kata dia.

"Sehingga, ketika ditambah bisa di jelaskan alasan penambahannya, kita kan tidak tahu apakah pemerintah sudah melakukan assessment terhadap job desc menteri-menteri itu sehingga perlu ditambah, dan kenapa menambah," sambung dia.

Menurut dia wajar jika sebagian orang menduga penunjukan wakil menteri bagian dari politik akomodatif untuk partai-partai.

"Karena kalo kita lihat polanya, yang pertama muncul beberapa pos itu adalah reaksi Presiden terhadap dinamika yang terjadi dalam dua hari terakhir," kata dia.

Misalnya, lanjut dia, kontroversi Menteri Agama, soal relawan Pro Jokowi (Projo) dan alasan lainnya.

Baca juga: Resmi Dilantik Presiden Jokowi, Apa Saja Tugas Wakil Menteri?

Selain itu, penambahan pos-pos wakil menteri di kementerian yang memiliki pos anggaran besar.

"Apakah Presiden ingin melakukan kontrol ketat di sana, atau apa?," ujar dia.

Misalnya di Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa.

Soal 12 wakil menteri

Peneliti CSIS, Arya Fernandes di kantornya, Selasa (13/9/2016)Lutfy Mairizal Putra Peneliti CSIS, Arya Fernandes di kantornya, Selasa (13/9/2016)

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com