Soal Penangkapan Para Aktivis, Apa yang Terjadi dengan Pemerintahan Jokowi?

KOMPAS.com - Setelah penangkapan jurnalis, Dandhy Dwi Laksono dengan dugaan menebarkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial, polisi kemudian turut menangkap mantan wartawan Tempo, Ananda Badudu pada Jumat (27/9/2019) pagi.

Berdasarkan laporan dari Wakil Koordinator KontraS, Feri Kusuma, Ananda Badudu ditangkap terkait dana yang dihimpunnya melalui media sosial guna disalurkan untuk aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR.

Dua kasus ini merupakan proses penangkapan akibat unggahan yang ditulis Ananda maupun Dandhy di media sosial yang dinilai menyalahi aturan pemerintah.

Lantas, dalam mengungkapkan kritik atau pendapat di media sosial, apakah saat ini justru tindakan penangkapan menjadi mempersempit ruang ekspresi di media sosial?

Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengungkapkan bahwa atas penangkapan dua aktivis hari ini membuat pemerintahan Jokowi berada dalam keadaan yang cukup memprihatinkan.

"Penangkapan aktivis, menurut saya itu sebenarnya tidak baik dan tidak bagus untuk kehidupan demokrasi," ujar Aditya saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (27/9/2019).

Tak hanya itu, Aditya juga menyayangkan kejadian penangkapan tersebut. Sebab apa yang terjadi bertabrakan dengan pernyataan Jokowi ketika di Istana saat menerima para tokoh masyarakat tempo hari.

"Ia (Jokowi) mengatakan, Pak Jokowi akan berusaha keras untuk mempertahankan demokrasi. Ini kan jadi semacam ironi untuk peralihan kondisi," ujar Aditya.

Setelah pertemuan itu terjadi, kemudian muncul kenampakan pihak-pihak yang berseberangan atau tidak pada rezim Jokowi.

Baca juga: Wajah Demokrasi Baru di Balik Petisi Dukungan Aktivis yang Ditangkap

Apa yang sedang terjadi di Pemerintahan Jokowi hari ini?

Tidak hanya timbul rasa kecewa, Aditya mengungkapkan bahwa ada faktor lain yang harus digali lebih dalam seperti banyaknya kontradiksi antara satu sisi dengan sisi lainnya.

Menurutnya, jika salah satu sisi itu dibandingkan dengan era 1998, itu relatif.

"Initnya sama ketika ada orang yang berlawanan dengan rezim, maka rezim itu akan menggunakan banyak cara utnuk membuat kondisi pihak opisisi tidak berseberangan dengan pemerintah," ujar Aditya.

"Jadi hal itu yang terjadi saat ini. Menurut saya, ini sinyal yang bahaya buat demokrasi di Indonesia, apalagi kalau kondisi ini terus menerus terjadi dan respons Pak Jokowi seperti ini," kata dia.

Tak hanya itu, Aditya menegaskan jika pemerintahan Jokowi tetap seperti ini, maka bisa jadi segala macam kepercayaan terhadap Jokowi semakin menurun.

Hal inilah yang membahayakan bagi kondisi demokrasi Indonesia.