Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

KOMPAS.com - Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya dan tidak bisa dilepas oleh siapa pun.

Prinsipnya, HAM tidak bisa dicabut, tidak bisa dibagi, saling berkaitan, dan saling bergantung satu sama lain.

Kendati demikian, pada praktiknya, masih kerap terjadi pelanggaran HAM yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor eksternal.

Lalu, apa faktor eskternal penyebab terjadinya pelanggaran HAM?

Baca juga: Magna Carta, Tonggak Lahirnya Pengakuan Hak Asasi Manusia

Penyalahgunaan kekuasaan

Salah satu faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan.

Adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pemerintah atau penguasa sangat rentan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM.

Hal ini dapat terjadi karena para penguasa dianggap tidak memperhatikan hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena disibukkan dengan kekuasaannya sendiri, sehingga cenderung bersikap semena-mena.

Apabila tidak segera diatasi, penyalahgunaan kekuasaan dapat membatasi, bahkan menghilangkan hak asasi milik orang lain.

Baca juga: Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

Sistem hukum tidak berjalan

Faktor eksternal lain penyebab pelanggaran HAM adalah sistem hukum yang tidak berjalan.

Maksudnya, sistem hukum masih terbilang lemah karena ketidaktegasan penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM sehingga membuat kian banyak terjadinya pelanggaran HAM.

Sistem hukum yang tidak berjalan dan kurang tegas membuat para pelanggar HAM tidak jera dan memungkinkan untuk melakukan pelanggaran kembali di lain waktu.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertegas hukum sesuai dengan kaidahnya, termasuk kepada para pelanggar HAM.

Baca juga: Penegakan HAM yang Dilakukan Munir

Kesenjangan politik dan sosial

Terjadinya kesenjangan politik dan sosial juga dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM.

Adanya kesenjangan telah memperlihatkan perbedaan kondisi kehidupan yang mencolok antara satu kelompok manusia dengan kelompok lainnya.

Lebih lanjut, kesenjangan politik dan sosial dapat berbentuk tata kelola pemerintahan yang salah dan terkesan abai dengan segala hal yang terjadi di masyarakat.