Asal-usul Nama dan Sejarah Kabupaten Bantul

KOMPAS.com - Bantul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Dulunya, daerah ini menjadi tempat bermukim beberapa pahlawan pemberani, seperti Pangeran Mangkubumi, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro.

Bahkan nama Bantul sendiri tidak dapat dilepaskan dari kisah-kisah kepahlawanan dan keberanian para tokoh penting tanah Jawa.

Lantas, bagaimana asal-usul nama dan sejarah Kabupaten Bantul?

Asal-usul nama Bantul

Asa-usul nama Bantul dapat ditelusuri dari kisah Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir Wanabaya.

Dalam Babad Mangir, disebutkan bahwa Ki Ageng Mangir beristrikan Pambayun, putri Panembahan Senopati.

Kendati demikian, hubungan Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati diketahui dalam keadaan tidak baik.

Suatu ketika, Ki Ageng Mangir tengah melakukan perjalanan menuju Kotagede. Dalam perjalanan, sasrahan yang dibawa para emban dengan cara dipikul terlihat bergerak mentul-mentul. Sehingga daerahnya kemudian dinamakan Bantul.

Versi lain dari cerita ini adalah hati Ki Ageng Mangir mentul-mentul atau ngembat mentul, yang artinya ragu-ragu.

Mentul-mentul atau ngembat mentul itu kemudian menjadi dasar penamaan Kabupaten Bantul.

Baca juga: Asal-usul Nama dan Sejarah Kabupaten Rembang

Sejarah Kabupaten Bantul

Awal pembentukan Kabupaten Bantul terjadi pada masa perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Pemerintah Hindia Belanda, antara 1825 hingga 1830. 

Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825, ketika Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro.

Namun, upaya penangkapan tersebut gagal karena Pangeran Diponegoro telah menyingkir ke Desa Selarong, Bantul.

KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO Replika lukisan Pangeran Diponegoro yang dilukis secara langsung oleh juru gambar, Adrianus Johannes Bik (1790-1972). Lukisan asli itu kini disimpan Rijsprentenkabinet di Rijkmuseum, Belanda.

Pertempuran antara Pangeran Diponegoro dan Hindia Belanda mulai mereda pada tahun 1830.

Usai Belanda meredam perjuangan Diponegoro, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vorstenlanden.