Mengapa Nishimura Menolak Proklamasi Kemerdekaan?

KOMPAS.com - Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada 1942, banyak serangkaian peristiwa bersejarah terjadi.

Mulai dari penculikan Soekarno dan Moh Hatta hingga ke Rengasdengklok sampai terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, akhirnya terjadi dengan berbagai rintangan. Salah satunya penolakan dari Mayor Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Jepang.

Baca juga: Sugiyono Mangunwiyoto: Masa Muda, Kiprah, dan Kematiannya

Peristiwa Rengasdengklok

Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat mengirimkan bom atom di Hiroshima. 

Pada 9 Agustus, Rusia mengumumkan perang terhadap Jepang dan bersamaan dengan itu kota Nagasaki di Jepang telah dijatuhi bom atom yang kedua.

Kaisar Jepang, Hirohito, mulai menyadari bahwa ambisinya untuk membantun Asia Timur Raya tidak akan tercapai akibat dari peristiwa pengeboman tersebut.

Kaisar Jepang kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghentikan perang.

Pada 7 Agustus 1945, diumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

Dengan adanya PPKI, pemerintah Jepang mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia bebas beprendapat dan melakukan kegiatan sesuai kesanggupan mereka.

Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Kesepakatan ini terjadi di Dalat, Vietnam Selatan, yang dihadiri oleh Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat.

Pada 14 Agustus 1945, ketiga tokoh ini sudah kembali ke tanah air.

Sementara itu, golongan pemuda, telah mendengar bahwa Sekutu telah memberi ultimatum pada Jepang untuk menyerah tanpa syarat. 

Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menuruti ultimatum tersebut.

Berita kekalahan ini kemudian disembunyikan oleh pihak Jepang agar tidak diketahui oleh Indonesia.