Terkait Tragedi Kanjuruhan, Bisakah Pemerintah Turun Tangan Tanpa Langgar Aturan FIFA?

KOMPAS.com - Tragedi Kanjuruhan pascalaga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada Sabtu (1/10/2022) telah memakan ratusan korban jiwa.

Berdasarkan laporan terbaru dari Dinas Kesehatan setempat menyebutkan bahwa korban jiwa berjumlah 125 orang, hingga Minggu (2/10) malam WIB.

Pemerintah sudah meminta untuk menghentikan kompetisi Liga 1 2022-2023 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan.

Di tengah suasana duka yang melanda, publik Tanah Air tak lupa mengawal persoalan di balik tragedi Stadion Kanjuruhan.

Direktur Ganesport Institute, Sport Policy, and Management Think-tank, Amal Ganesha memberikan komentarnya terkait tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Boaz Solossa soal Tragedi Kanjuruhan: Bukan Saatnya Saling Menyalahkan

Amal Ganesha berpendapat bahwa negara harus mengambil langkah-langkah cepat untuk segera mengatasi kejadian tersebut, salah satunya adalah negara harus bisa mengivestigasi kejadian tersebut tanpa ragu-ragu.

"Yang jelas, Kanjuruhan Disaster ini kan sudah banyak yang mulai tahu, bahwa ini punya kesamaan karakter dengan Heysel atau Hillsborough Disaster, dalam hal lemahnya crowd and safety management," kata Amal Ganesha kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

"Kalau kita mengacu pada penanganan paska kejadian Hillsborough dan Heysel, yang boleh dan harus dilakukan negara, pertama adalah menginvestigasi kejadian tersebut tanpa ragu-ragu secara komprehensif."

"Turunkan semua perangkat yudisial yang ada: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polisi, kalau perlu libatkan ahli hukum olahraga. Setelah tragedi Hillsborough terjadi, parlemen dan hakim agung Inggris ikut turun gunung."

"Kedua, setelah dilakukan investigasi, harus ada konsekuensi secara hukum dan kebijakan. Karena Kanjuruhan Disaster termasuk kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dengan 130 kematian (ada yang bilang 180), maka harus ada penggunaan instrumen hukum pidana," ujar Amal Ganesha.

Amal Ganesha juga mengatakan bahwa insiden kerusuhan Kanjuruhan yang menyebabkan banyaknya korban jiwa ini merupakan tanggung jawab Exco PSSI dan Direksi serta Komisaris LIB.

Artinya, pemimpin-pemimpin di sepak bola Tanah Air, seperti Exco PSSI dan sebagainya harus segera mundur.

"Karena angka kematian yang mencapai 130 tersebut, sudah pasti ini termasuk ke dalam kegagalan kepemimpinan. Kejadian fatal di sepak bola terjadi sudah berulang, dan tidak pernah ada pembenahan yang berarti. Pembiaran terhadap kejadian fatal yang berulang, termasuk kesalahan dalam kerangka policy development."

"Artinya, pemimpin-pemimpin di sepak bola kita, seperti Exco PSSI dan Direksi dan Komisaris LIB, harus segera mundur dari jabatannya karena sebagai pemimpin mereka gagal dalam hal membangun kebijakan sepak bola kita," ucap Amal Ganesha.

Baca juga: Tim Investigasi Insiden Kerusuhan Kanjuruhan Mulai Bekerja

Tak hanya itu saja, kegagalan ini juga merupakan tanggung jawab Komisi X DPR RI yang menaungi olahraga.