Terlibat Kasus Doping, Lifter Malaysia dan Thailand Dilarang ke Olimpiade Tokyo 2020

KOMPAS.com - Para atlet angkat besi dari Malaysia dan Thailand resmi dilarang tampil di Olimpiade Tokyo 2020.

Larangan tersebut dikeluarkan oleh Federasi Angkat Besi Internasional (IWF) pada Sabtu (4/4/2020).

Thailand dan Malaysia dilarang mengirim atlet-atlet mereka karena terlibat kasus doping.

"Menyusul dengar pendapat dan pertimbangan dari bukti yang relevan, Panel Sanksi Federasi Anggota Independen (IMFSP) telah menjatuhkan sanksi disipliner pada Asosiasi Amatir Angkat Besi Thailand dan Federasi Angkat Besi Malaysia," demikian pernyataan IWF dalam situs resminya. 

Baca juga: Olimpiade Tokyo Ditunda, 2 Pebulu Tangkis Malaysia Merasa Diuntungkan

"IWF emiliki wewenang tunggal untuk menjatuhkan sanksi pada Federasi Anggota, sejalan dengan Pasal 12 Kebijakan Anti-Doping IWF. Kebijakan tersebut telah disetujui oleh Dewan Eksekutif IWF pada November 2017," lanjut pernyataan IWF. 

Dalam keterangannya, IWF juga menjatuhkan hukuman denda untuk Federasi Angkat Besi Thailand (TAWA).

TAWA dijatuhi hukuman denda senilai 200.000 dolar AS (sekitar Rp 3,2 miliar) kepada Federasi Angkat Besi Thailand (TAWA) atas kasus ini.

Kendati demikian, TAWA dan Federasi Angkat Besi Malaysia (MWF) masih diberi kesempatan untuk banding.

Baca juga: Belum Difokuskan ke Olimpiade, Target Gregoria Raih Gelar Juara Turnamen BWF

TAWA dan MWF bisa mengajukan banding ke Pengadiland Arbitrase Olahraga dalam waktu 21 hari ke depan.

Selain itu, akibat kasus ini, TAWA dan MWF dibekukan sementara dari keanggotannya di IWF.

Dua federasi itu juga tidak bisa mengikuti kejuaraan balutan IMF dalam jangka waktu tertentu.

Status keanggotaan TAWA ditangguhkan selama tiga tahun atau hingga 1 April 2023.

Penangguhan ini akan ditinjau ulang pada 7 Maret 2022 jika TAWA bisa memperlihatkan perubahan baik.

Baca juga: Olimpiade Tokyo Ditunda, Ini Tantangan yang Kini Dihadapi PB PABBSI

Sementara, MWF ditangguhkan dari semua kejuaraan balutan IMF selama satu tahun atau hingga 1 April 2021.

Hukuman ini akan ditinjau ulang pada 1 Oktober 2020 mendatang.