5 Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Berbasis Kelautan

KOMPAS.com - Laut Indonesia sangat dikenal dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Hasil laut yang kaya ini bisa dimanfaatkan untuk membangun Indonesia, khususnya dalam pembangunan berbasis keluatan.

Peran pemerintah dan masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam pembangunan ini. Agar pembangunan berbasis kelautan bisa berjalan sebaik mungkin, Pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang harapannya bisa diterapkan.

Mengutip dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, visi kelautan Indonesia ialah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Artinya Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat dan memberi kontribusi positif untuk keamanan serta perdamaian.

Agar bisa mewujudkannya, ada beberapa kebijakan yang dibuat dan diterapkan Pemerintah Indonesia, yakni:

• Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dalam buku Kebijakan Kelautan Indonesia (2017), kebijakan ini mendorong pemanfaatan dan pengolahan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan.

Baca juga: Upaya Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia

Sedangkan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM di bidang kelautan, agar lebih profesional dan mampu mengedepankan kepentingan nasional, berdedikasi serta beretika.

• Tata kelola dan kelembagaan laut

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya, kebijakan ini diselaraskan dengan berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional serta internasional.

• Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan

Kebijakan ekonomi kelautan artinya menjadikan perairan laut sebagai dasar untuk membangun laut Indonesia. Sedangkan infrastruktur kelautan berarti pemerintah membangun serta mengembangkan infrastruktur kelautan Indonesia.

• Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut

Kebijakan pengelolaan ruang laut bertujuan untuk melindungi sumber daya serta lingkungan laut serta memanfaatkan sumber daya laut, termasuk pengembangan kawasan pesisir menjadi kegiatan produksi, distribusi dan jasa.

Sedangkan untuk kebijakan perlindungan laut memiliki tujuan utama untuk melestarikan sumber daya kelautan. Hal ini termasuk pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan laut Indonesia.

Baca juga: Potensi Sumber Daya Maritim Indonesia

• Budaya bahari

Budaya bahari memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh, khususnya tentang optimalisasi pembangunan kelautan Indonesia. Budaya bahari berperan penting dalam pembangunan berorientasi kelautan.