Skema Struktur Birokrasi Pemerintahan Kerajaan Mataram

KOMPAS.com - Kerajaan Mataram berdiri pada sekitar abad ke-16 dan merupakan salah satu Kerajaan Islam di Nusantara. 

Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayiddin Panatagama.

Masa kejayaan Kerajaan Mataram terjadi saat Sultan Agung memimpin kerajaan ini pada 1613 hingga 1645. Daerah kekuasaannya pun meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagian daerah Jawa Barat.

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Kerajaan Mataram memiliki struktur birokrasi pemerintahannya sendiri. Bagaimanakah bentuknya?

Baca juga: Perkembangan Kerajaan Pajang dan Mataram

Struktur Birokrasi Pemerintahan Kerajaan Mataram

Berikut merupakan penjelasan singkat tentang struktur birokrasi pemerintahan Kerajaan Mataram:

• Raja atau Sultan atau Susuhunan merupakan pemimpin tertinggi dalam Kerajaan Mataram. 
• Agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, seorang Sultan akan menujuk beberapa pejabatan internal dalam Keraton. Pejabat internal tersebut diantaranya Patih Kerajaan, Wedana, keluarga kerajaan, abdi dalem, prajurit dan lain sebagainya.
• Raja atau Sultan bisa membawahi secara langsung bupati atau pemimpin desanya. Namun, juga bisa diwakilkan oleh orang kepercayaan atau pejabat internal dalam kerajaan tersebut.
• Bupati membawahi Wedana atau Demang. Tugasnya hampir serupa yakni untuk membantu tugas Bupati. Namun, bupati juga bisa dibantu oleh seorang Kaliwon yang merupakan pemimpin pedesaan tetapi jabatannya berada di bawah bupati.
• Penewu atau penatus biasanya menerima perintah langsung dari seorang Kaliwon atau Wedana atau Demang. Perintah ini kemudian akan disampaikan kepada bawahannya.
• Lurah desa juga diartikan sebagai pemimpin desa atau kapala. Tugasnya juga memimpin desa di tempatnya tinggal.