Politik Luar Negeri Indonesia Masa Reformasi

KOMPAS.com - Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi bertujuan untuk mengatasi krisis di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Semangat demokrasi dan liberalisasi sangat terlihat dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca reformasi. Berikut kondisi politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia masa reformasi:

• Masa BJ Habibie

Pada awal reformasi, BJ Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia.

Selain itu, Habibie juga bekerja sama dengan organisasi Multilateral seperti CGI, IMF, Wrold Bank, ADB dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam jurnal Reformasi Menuju Demokrasi: Kebijakan Luar Negeri masa Presidensi B.J Habibie (2019) karya Iskandar Hamonangan, mengenai masalah Timor Timur, Habibie memberikan pilihan terhadap rakya Timor Timur untuk merdeka agar tidak menjadi persoalan berat Indonesia pada masa mendatang.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru

• Masa Abdurrahman Wahid

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur), politik luar negeri yang diterapkan Indonesia adalah diplomasi persatuan.

Kebijakan tersebut berupa kunjungan perjalanan internasional Gus Dur menuju lebih dari 80 negara untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa.

Melalui diplomasi persatuan, Gus Dur mampu mendapat dukungan dan pengakuan atas integrasi nasional Indonesia dari pemimpin negara ASEAN, Jepang, RRC dan negara Timur Tengah.

• Masa Megawati

Diplomasi ke negara-negara lain juga diterapkan pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001-2004. Megawati tercatat melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan internasional dalam masalah disintegrasi bangsa dan kasus pelanggaran HAM terkait gerakan separatisme daerah.

• Massa Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam jurnal Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia (2016) karya R.S Inayati, Presiden SBY berusaha menggunakan karisma pribadinya dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

Indonesia sukses menyelesaikan beberapa masalah internasional seperti kasus Ilegal logging, kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan masalah perbatasan di kepulauan Ambalat.

Selain itu, politik luar negeri Indonesia masa SBY juga berusaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tingkat internasional.

Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Parlementer