Daftar Nama Sekjen PBB dari Pertama hingga Kini

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) punya berbagai perangkat organisasi dan badan untuk meraih tujuannya.

Dikutip dari situs resmi PBB, ada enam badan utama PBB yakni:

• Majelis Umum (General Assembly)
• Dewan Keamanan (Security Council)
• Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
• Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
• Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
• Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan puluhan ribu staf PBB yang mengurusi tugas dari badan-badan PBB.

Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi dan dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan lima tahun.

Baca juga: Struktur Organisasi dan Badan Utama PBB

Berikut sosok Sekretaris Jenderal PBB:

• Gladwyn Jebb - Inggris (1945-1946)

Setelah Perang Dunia, Jebb menjadi Sekretaris Eksekutif Komisi Persiapan PBB pada Agustus 1945. Ia kemudian menjadi Sekjen sampai terselenggaranya pemilihan Sekjen.

• Trygve Halvdan Lie - Norwegia (1946-1952)

Lie adalah Menteri Luar Negeri Norwegia yang juga berasal dari serikat buruh.

Lie sempat diveto oleh Uni Soviet pada 1951 setelah PBB campur tangan di Perang Korea. Namun Amerika Serikat mengusulkan agar Lie dicalonkan lagi sebagai sekjen.

Ia terpilih lagi namun mengundurkan diri pada 1952.

Baca juga: Piagam PBB, Asas dan Tujuan PBB

• Dag Hammarskjöld - Swedia (1953-1961)
  Wikimedia Commons Mantan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld

Hammarskjöld muncul sebagai kandidat yang diterima Dewan Keamanan PBB setelah kandidat lain diveto.

Ia terpilih untuk kedua kalinya pada 1957. Namun Uni Soviet memprotesnya atas sikap PBB di Krisis Kongo.

Uni Soviet meminta agar posisi sekjen dibuat menjadi troika atau tiga pemimpin.

Ironisnya, Hammarskjöld meninggal dalam kecelakaan pesawat di Zambia pada 1961 dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian ke Kongo.

Ia diberi Penghargaan Perdamaian Nobel pada 1961.

• U Thant - Myanmar (1961-1971)

Setelah wafatnya Hammarskjöld, negara-negara berkembang meminta agar sekjen terpilih tak lagi dari negara-negara Barat.