Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang

KOMPAS.com - Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara.

Berkat adanya politik etis berdampak positif untuk jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Di mana pada bidang pendidikan melahirkan golongan terpelajar dan terdidik, seperti Sutomo atau Wahidin Soedirohusodo.

Mereka kemudian membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Sarikat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia. 

Selanjutnya organisasi-organisasi tersebut dipakai sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Baca juga: Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional

Tujuan politik etis

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), pada kebijakan politik etis bantuan keuangan dari Belanda akan dikhususkan untuk perluasan layanan kesehatan dan pendidikan dan penyediaan layanan penyuluhan pertanian yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi desa.

Politik etis bertendesi pada desentralisasi pada politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi.

Ada tiga bidang yang dipakai dalam politik etis tersebut, yakni irigasi, emigrasi, dan pendidikan.

Berikut tiga bidang tersebut, yakni:

Irigasi (pengairan)

Pada pengairan pemerintah Belanda membangun dan memperbaiki irigasi. Membangun bendungan besar penampung hujan untuk keperluan pertanian.

Pemerintah Belanda juga melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit.

Ada juga perbaikan sarana infrastruktur terutama pada jalan raya dan jalur kereta api. Infrastruktur tersebut untuk memudahkan dalam pengangkutan komoditas pertanian dan perkebunan.

Baca juga: Sejarah Pajak Indonesia, Dimulai Zaman Kerajaan

Emigrasi (perpindahan penduduk)

Program emigrasi dipakai pemerintah Belanda untuk pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Madura. Karena di dua pulau tersebut jumlah penduduk pada 1900 mencapai 14 juta jiwa.

Apalagi kawasan perkebunan yang begitu luas di luar Pulau Jawa tidak sebanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit.

Akhirnya pemerintah Belanda membuat pemukiman baru di Pulau Sumatra dan memindahkan rakyat.

Mereka juga ditempatkan diperkebunan-perkebunan sebagai pekerja. Karena banyak pemilik perkebunan yang meminta dan membutuhkan pegawai.