Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampaknya

KOMPAS.com - Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia.

Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka. Mulai dari perang gerilya hingga diplomasi.

Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda.

Peristiwa KMB terjadi pada 23 Agustus-2 November 1949.

Latar belakang dan tujuan Konferensi Meja Bundar

Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi.

Baca juga: Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, dan Kerugian bagi Indonesia

Ada perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan perjanjian Roem-Royen pada 1949.

Diadakannya Konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen.

Tujuan dari diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda.

Dikutip dari biografi Mohammad Roem: Karier Politik dan Perjuangan, 1924-1968 (2002), Konferensi Meja Bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin.

Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville.

Para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949.

Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu dua bulan. Kemudian persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu enam minggu.

Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Proses Konferensi Meja Bundar

Perundingan antara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) intensif digelar pada Maret 1949 di Bangka.

Dalam rangka mempersiapkan KMB di Den Haag, RI dan BFO mengadakan perundingan untuk menyatian pendapat.