Sejarah Papua Nuigini dan Bentuk Bilateral dengan Indonesia

KOMPAS.com - Papua Nuigini terkenal dengan sejarahnya yang merupakan pecahan dari Papua.

Dilansir dari Kompas.com, saat ini Papua Nuigini sedang menghadapi permasalahan referendum Kemerdekaan Bougainville. Beberapa rakyat justru menginginkan untuk berpisah dari Papua Nuigini.

Seperti apakah sejarah dari Papua Nuigini dan kerja sama dengan Indonesia? Berikut faktanya:

Sejarah singkat Papua Nuigini

Dilansir dari situs resmi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Papua Nuigini merdeka pada tanggal 16 September 1975.

Nama tersebut diberikan oleh Ortis de rates, orang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama New Guinea pada 1545. Hal ini karena penduduknya serupa dengan penduduk Guinea, Afrika.

Sedangkan Papua diberikan oleh Jorge de Manases orang Portugal, ketika menemukan pantai barat Provinsi Papua, Indonesia pada 1562. Papua artinya berambut keriting.

Baca juga: Polda Papua Petakan Ancaman dalam Pilkada 2020

Tahun 1828, belahan Barat Papua yaitu Provinsi Papua mulai dikuasai Belanda. Pada 1873, Kapten Moresby menyatakan belahan timur pulau tersebut dibawah kekuasan Inggris.

Pada Perang Dunia I, Autralia berhasil menduduki New Guinea dari jajahan Jerman. Pada 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh liga bangsa-bangsa atas wilayah tersebut dengan nama Wilayah New Guinea.

Pada 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea.

Kemudian 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea, namuan kemudian berganti dengan House of Assembly dengan jumlah 64 orang.

Melalui dewan tersebut, ditetapkan perubahan nama menjadi Papua Nuigini atau yang sering disebut Papua Nuigini pada 1971.

Tanggal 1 September 1973, Papua Nuigini memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief Minister yang dijabat Michael Somare.

Kemudian 16 September 1975, Papua Nuigini memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran.

Pada 10 Oktober 1975, Papua Nuigini diterima menjadi anggota PBB ke 142. Setelah merdeka Chief Minister diganti menjadi Perdana Menteri dan diangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris.

Baca juga: Prajurit TNI Terpidana Kasus Amunisi Ilegal di Papua Meninggal di Rutan Militer

Pemerintahan Papua Nuigini

Secara eksekutif, Papua Nuigini memiliki struktur sebagai berikut:

• Nama resmi: The Independent State Papua of Papua New Guinie
• Ibu kota: Port Moresby
• Bentuk negara: Demokrasi Parlementer
• Kepala Negara: Ratu Elizbeth II yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Sir Paulias Matane
• Kepala pemerintahan: Perdana Menteri Grand Chief Sir Michael T Somare
• Hari kemerdekaan: 16 September
• Lagu kebangsaan: O All Rise

Sedangkan secara yudikatif, Parlemen Papua Nuigini memiliki 109 anggota yang sebelumnya disebut House of the Assembly.

Masa tugas anggota parlemen selama lima tahun dan Pemilu terakhir pada Juni-Juli 2007 dengan sistem Limited Presferential Vote untuk memilih satu dari tiga calon anggota parlemen.

Kebijakan dalam negeri Papua Nuigini

Papua Nuigini memiliki beberapa program utama yang dibuat oleh Perdana Menteri Papua Nuigini, Michael Somare, yaitu:

1. Politik

Dengan cara pembentukan stabilitas politik di setiap tingkat pemerintahan termasuk peninjauan ulang The Law on Intergity, Political Parties and Candidacy dan UU tentang Provincial and Local Level Goverment. Serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap level pemerintah.

Baca juga: Mobil Desa AMMDes Juga Dilirik Timor Leste dan Papua Nugini

2. Ekonomi