Menilik Kebijakan Riset dan Inovasi dalam Platform Ekonomi Biru, Apakah Masih Sebatas Jargon?

Oleh: Dr. A’an Johan Wahyudi

Tepat setahun yang lalu saya menulis tentang ekonomi biru dan kaitannya dengan perubahan iklim. Saat itu saya cukup antusias, bahwa program riset dan inovasi terkait hal tersebut sangat feasible.

Saya sempat berpikir, bahwa platform ekonomi biru bisa menjadi arah pembangunan nasional termasuk prioritas riset dan inovasi.

Namun, alih-alih mewujudkannya secara implementatif dalam program riset, belakangan saya menemukan, bahwa Indonesia belum cukup matang dalam mengenal dan memahami platform ekonomi biru ini.

Baca juga: Menakar Korelasi Perubahan Iklim dan Lingkungan terhadap Ekonomi Biru

Sebagai peneliti di bidang kelautan, saya belakangan sadar, bahwa untuk secara progresif melakukan telaah dan kajian tentang ekonomi biru, ada hal-hal yang mendasar yang perlu dicermati dan disikapi terlebih dahulu.

Hal mendasar tersebut adalah mengingatkan kembali akan prioritas riset dan inovasi nasional pada ruang lingkup kelautan dan maritim.

Tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pidato pelantikannya: ”Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.”

Bagi peneliti laut, gagasan dan sekaligus cara pandang ini sangat mencerahkan dan membawa angin segar.

Saya berpikir, paling tidak riset dan inovasi sektor kelautan dan maritim akan menjadi perhatian dan prioritas.

Apalagi, kemudian disusul dengan mengemukanya lima Pilar Utama dalam mewujudkan poros maritim dunia.

Kiranya dalam tataran implementatif arah riset nasional ada hal yang cukup menggembirakan saat akhir tahun 2017 dideklarasikan Konsorsium Riset Samudra yang digadang-gadang menjadi platform big science pertama di Indonesia.

Angin segar berikutnya adalah gagasan Digital, Blue, Green Economy pada awal 2021 yang digadang-gadang menjadi platform riset inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Akan tetapi, baik poros maritim maupun ekonomi biru, keduanya masih sebatas jargon dan tag line; tidak hanya pada konteks arah pembangunan nasional, namun termasuk dalam implementasi pada konteks prioritas riset dan inovasi nasional.

Kita memang tidak bisa menafikkan, bahwa ada beberapa program kelautan dan maritim yang cukup menggembirakan semisal pertambahan signifikan luas kawasan konservasi laut, atau program percepatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan (i.e., karbon biru) dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Namun rasa-rasanya, perkembangan itu masih belum cukup untuk bisa mengatakan, bahwa kita telah pada jalur yang tepat mengusung platform ekonomi biru.

Baca juga: Perkuat Informasi Maritim di Perairan Indonesia, BMKG Lepaskan Drifter dan Floats di Selat Makassar