Komitmen FP 2030 Pemerintah Wujudkan Pelayanan KB dan Kespro Berkualitas

KOMPAS.com- Dalam upaya terus mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi secara berkualitas, pemerintah meluncurkan dan berkomitmen dalam Family Planning (FP) 2030.

FP 2030 merupakan komitmen lanjutan atas pencapaian dari FP 2020 yang dibentuk London Summit pada tahun 2012.

Indonesia menjadi salah satu dari 69 negara yang berkomitmen secara global untuk menurunkan unmet need pada pertemuan tersebut.

Sebagai informasi, unmet need KB adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi, bisa jadi akibat Pasangan Usia Subur (PUS) yang mestinya KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan, ada 10 komitmen pemerintah yang tertuang dalam FP 2030.

Pertama, menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia.

Baca juga: 5 Efek Samping Pil KB yang Paling Umum, Salah Satunya Bikin Gemuk

Poin kedua dalam komitmen FP 2030, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program Keluarga Berencana (KB) atau Kesehatan Reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.

“Ketiga, memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana,” kata Hasto dalam sambutannya di acara Peluncuran dan Komitmen Family Planning (FP) 2030 di Jakarta, Senin (01/08/2022) secara hybrid.

Lalu komitmen kelima yaitu melakukan mitigasi risiko dampak Covid-19 dan krisis kesehatan lainnya karena bencana dengan menjamin ketersediaan dan layanan kontrasepsi.

Sementara poin keenam, Hasto mengatakan pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera.

Pada poin ke tujuh dia menyebut, akan memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).

Untuk komitmen FP 2030 yang ke delapan adalah melaksanakan integrasi Program Keluarga Berencana dengan Program Gizi Masyarakat.

Baca juga: Pil KB Tingkatkan Risiko Kanker Serviks pada Wanita