KUALA LUMPUR, SELASA — Ketua Menteri (Gubernur) Malaka Mohd Ali Rustam mengatakan kekhawatirannya terhadap kebijakan fiskal baru Indonesia akan berdampak pada penurunan kunjungan turis Indonesia ke negara bagian itu. Dia mendapat informasi bahwa reservasi tahun baru China pada akhir bulan Januari 2009 di Malaka oleh turis Indonesia menurun, demikian harian The Star, Selasa (6/1).
    
Menurut dia, mulai Januari-November 2008 ada 1,02 juta turis asing berkunjung ke Malaka dan turis Indonesia sendiri ada sekitar 95.000 orang atau 9,4 persen dari total turis asing.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan baru soal fiskal. Mereka yang telah memiliki NPWP dibebaskan biaya fiskal, sedangkan yang tidak memiliki diwajibkan membayar fiskal yang besar biayanya dinaikkan.

Sementara itu, Presiden Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing) Malaysia Zulkepley Dahalan mengatakan, kebijakan fiskal baru di Indonesia akan berdampak pada penurunan rekruitmen pembantu secara individual.
    
"Dengan kebijakan baru itu, warga Malaysia yang akan mengambil pembantu secara individual akan bertambah berat karena dikenakan biaya Rp 2,5 juta via udara dan Rp 1 juta via laut. Hal ini akan sangat memberatkan warga Malaysia," katanya.
    
Menurut dia, rekruitmen pembantu secara individual banyak terjadi walaupun sebenarnya bertentangan dengan MoU antara Indonesia dan Malaysia.
    
Warga Malaysia mengambil pembantu secara langsung atau individual karena tidak mampu mengambil pembantu via agensi (PJTKI) karena terlalu mahal. Mereka harus membayar 5.000-6.000 ringgit (Rp 15-18 juta) per orang.
    
Rekruitmen individual dilakukan dengan cara warga Indonesia masuk ke Malaysia dengan visa turis atau kunjungan sosial (social visit) kemudian diurus izin kerjanya.
    
Namun, ujar Zulkepley, kebijakan fiskal baru itu bisa saja meningkatkan masuknya TKI secara ilegal via laut dengan kapal karena pembayaran fiskal dirasakan lebih mahal.

• Berita Terkini
• Terpopuler