Laporan Wartawan Kompas Imam Prihadiyoko

JAKARTA, MINGGU -  Anggota Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Said Abdullah yang menjadi pengawas haji, mengungkapkan pelaksanaan haji tahun ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Kekurangan yang mendapat sorotan diantaranya pelayanan pemondokan, dan transportasi.

Media Center Haji Departemen Agama di Jakarta, Minggu (23/11) melaporkan, kekurangan ini diketahui setelah anggota DPR yang menjadi pengawas haji melakukan kunjungan dan melihat langsung penyelenggaraan pelayanan haji.

DPR akan memberikan tiga rekomendasi terkait hasil kunjungan ke tanah suci antara lain, meminta pemerintah untuk lebih awal menetapkan biaya BPIH tahun depan sehingga kasus katering dan pemondokan dapat teratasi. Selain itu, juga meminta pada pemerintah untuk melakukan lobi kepada kerajaan Arab Saudi untuk menetapkan standar penyewaan rumah sesuai tipe yang disewa agar jangan sampai menjadi kapitalisasi haji.

Said juga mendesak kepada negara-negara OKI untuk menyampaikan permasalahan haji agar dibuat sistem yang lebih adil.

Kepada anggota dewan yang menjadi pengawas, jamaah haji juga banyak yang mengeluhkan sarana dan fasilitas transportasi yang disediakan untuk mengantarkan jamaah haji dari pondokan menuju Masjidil Haram, pulang pergi. Tidak sedikit jamaah haji yang terpaksa harus mengunggu hingg satu jam, untuk dapat naik bus yang sudah dijanjikan. Akibatnya, tidak jarang jamaah haji terlambat tiba di Masjidil Haram.

• Berita Terkini
• Terpopuler