JAKARTA, JUMAT — Kontroversi iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang muncul saat peringatan Hari Pahlawan masih berlanjut. Hal yang paling mengundang pro kontra adalah penyebutan mantan Presiden Soeharto sebagai guru bangsa.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Budiman Sudjatmiko, mengatakan, tak ada masalah penggunaan Soeharto dalam iklan tersebut. Masalahnya, penguasa Orde Baru itu dijadikan sebagai guru bangsa. Menurut Budiman, guru bangsa jauh memiliki makna, di mana perilakunya harus menjadi inspirasi moral bagi setiap anak bangsa.

"Jangan lupakan korupsinya, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pada masa kekuasaannya. Masa yang tadinya dijelek-jelekkan tiba-tiba dijadikan malaikat. Jadikan saja manusia biasa," kata Budiman dalam diskusi "Iklan Politik, Tokoh Nasional Milik Siapa?" di DPR, Jumat (14/11).

Bagi PKS, penggunaan gambar Soeharto tidak terlalu relevan untuk partai tersebut. Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengatakan, PKS tidak menjual tokoh, melainkan ingin memecah sekat-sekat politik aliran yang selama ini membeku. Lalu, mengapa Soeharto? "Kita tidak bisa melupakan jasa Pak Harto. Sepuluh tahun pertama kekuasaannya, jangan dilupakan bahwa dia berprestasi, tidak ada kejahatan yang dilakukannya. Kami ingin ada rekonsiliasi. Dia mengajarkan kita, keburukan seperti apa, kebaikan seperti apa," ujar Fachri.

"Rekonsiliasi akan tetap terjadi tanpa menjadikannya sebagai guru bangsa. Natsir bersih, Ahmad Dahlan bersih, tapi bagaimana PKS melawan arus bahwa Pak Harto adalah guru bangsa? Terlalu kontroversial, tidak proporsional menempatkan dia menjadi guru bangsa. Penempatan Pak Harto sebagai guru bangsa, menyesatkan," timpal Budiman.

Senada dengan Budiman, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Matahari Bangsa (PMB) Yusuf Warsyim juga menyatakan tak sepakat dengan dijadikannya Soeharto sebagai guru bangsa. Menurutnya, Soeharto punya hutang permasalahan bangsa yang belum diselesaikannya.

"Tindakan represifnya tidak bisa kita lupakan. Benar, kita melakukan rekonsilias, tapi itu merupakan pembodohan. Semestinya tidak menempatkan Soeharto sebagai guru bangsa. Tapi saya tahu bahwa iklan politik adalah jualan jadi tidak bisa jujur," ujar Yusuf.

• Berita Terkini
• Terpopuler