JAKARTA, JUMAT - Sebanyak 20 Pengurus Daerah (Pengda) PBSI mengajukan surat permohonan pencabutan atas skorsing yang dijatuhkan pada Ketua Umum Pengda PBSI DKI Jakarta, Icuk Sugiarto. Ini merupakan bentuk dukungannya terhadap Icuk untuk jadi calon ketua umum PBSI.

"Kami meminta agar skorsing yang dulu dijatuhkan kepada Icuk dicabut," ujar Ketua Umum Pengda PBSI Lampung, Tadjuddin Nur, usai diterima Sekjen PB PBSI MF Siregar di Sekretariat PBSI, Jakarta, Jumat (10/10).

Tadjuddin yang datang bersama tiga wakil Pengda lainnya, yakni Sulawesi Barat, NTB, dan NAD, mengatakan bahwa surat permohonan pencabutan skorsing yang ditujukan kepada Ketua Umum PB PBSI tersebut merupakan awal dari dukungan mereka pada Icuk untuk menjadi calon ketua umum PBSI.

"Kami minta skorsing yang dijatuhkan kepada Icuk dicabut, dengan harapan dapat memberi dukungan kepada beliau untuk dicalonkan sebagai ketua umum pada Munas (Musyawarah Nasional) nanti," katanya.

Tadjuddin menyebutkan, surat permohonan pencabutan skorsing itu ditandatangani 20 Pengda, antara lain Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Bali, Bengkulu, DIY, Riau, Babel, Jambi, Maluku, Maluku Utara dan NTT. Semuanya berharap agar dukungan banyak Pengda itu dapat memuluskan harapan mereka.

"Kalau dalam Munas lebih dari 50 persen pengda menghendaki skorsing dicabut, ya harus dicabut," tambah Tadjuddin yang menilai skorsing yang dijatuhkan pada Icuk tidak sesuai prosedur karena tidak didahului dengan surat peringatan.

Icuk dijatuhi sanksi skorsing selama 24 bulan pada 8 Desember 2006--sehingga akan berakhir 8 Desember 2008--karena dinilai mengeluarkan pernyataan tendensius terhadap Ketua Umum PBB PBSI saat menjelang Mukernas 2006 di Medan.

Icuk sendiri telah menyampaikan surat yang menyatakan bertanggungjawab dan menerima skorsing tersebut pada 15 Januari 2007.

Sekjen PBB PBSI, B MF Siregar yang menemui mereka, mengatakan menerima surat tersebut dan akan membawanya ke Munas yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 14-15 November.

"Sebagai Sekjen, saya hanya menampung dan akan menyampaikan ke Munas. Munas yang akan menentukan," katanya.

• Berita Terkini
• Terpopuler