JAKARTA, KAMIS - Keharmonisan antara pekerja dan pengusaha sangat diharapkan oleh pemerintah dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia. Melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), pemerintah bersedia menjadi mediator atau pihak penengah dalam menyelesaikan kendala-kendala dan masalah kesenjangan di antara kedua belah pihak.
Menurut Direktur Jenderal Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Myra Hanartani, pemerintah sebagai wadah dalam berserikat siap membantu dan menjadi mediator yang adil serta tidak memihak pada salah satu pihak. Kepentingan pekerja diwadahi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan pengusaha dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Selama ini antara pihak pekerja dan pengusaha masih tidak mempercayai salah satu badan sebagai penengah, karena mereka masih menaruh curiga antara keduanya, sehingga banyak terjadi masalah di antara keduanya. Untuk itu Depnakertrans siap menjadi penengah atau mediator yang independen," jelas Myra, di Jakarta, Kamis (28/8). Myra menjelaskan, selama belum terciptanya suatu kepercayaan di antara SPSI dan Apindo, maka akan menyulitkan pihak penengah.
Ia mengatakan pihak manapun yang menjadi penengah hasilnya akan sama, bila kedua pihak tidak mempunyai pandangan yang terbuka tentang membangun bangsa dan negara bersama-sama. Myra berharap, dengan semakin cepatnya proses kerukunan antara pekerja dan pengusaha akan dapat meminimalkan permasalahan ketenagakerjaan di indonesia saat ini, seperti mengurangi masalah pengganguran, maupun menciptakan iklim investasi usaha yang baik di Indonesia dalam waktu dekat. (C11-08)
LAYANAN BERITA SMS 9858 XL, TELKOMSEL, INDOSAT, FLEXI, FREN & THREE |
||
Layanan |
Langganan |
Berhenti |
| Berita Politik | REG POL | UNREG POL |
| Berita Metropolitan | REG METRO | UNREG METRO |
| Berita Breaking News | REG BN | UNREG BN |
| Berita Internasional | REG INT | UNREG INT |
| Berita Ekonomi/Bisnis | REG BIS | UNREG BIS |
mp-ws-04
